REDAKSI SATU – Pada saat pembahasan Raperda Tambahan Setoran Modal Pemerintah Provinsi Kalbar untuk Bank Kalbar, Rapat Paripurna Penyampaian Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap 3 (tiga) buah Raperda Hasil Pembahasan Pansus Tahun 2024 terjadi hujan instruksi hingga saling serang argumen bahkan terjadi kericuhan di Ruang Balairungsari Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, pada Kamis 27 Maret 2025, sore.
Selain membahas Raperda Tambahan Setoran Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pada Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Rapat Paripurna tersebut juga diagendakan membahas Raperda Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perseroan Daerah; dan Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Pemukiman (RP3KP).
Ricuhnya Rapat Paripurna pada pembahasan setoran modal Bank Kalbar tersebut bukan tanpa alasan. Raperda yang sempat mangkrak di periode DPRD 2019-2024 itu justru kembali digoreng dan dihadirkan di detik-detik akhir masa jabatan. Sebagian Fraksi menilai pembahasan Raperda ini terlalu dipaksakan dan lebih layak dibawa ke DPRD periode berikutnya.
Pantauan di lokasi, adu argumen tak terelakkan. Suara meninggi mewarnai ruang sidang. Bahkan kehadiran Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, dan Sekda Harisson tak mampu meredam ketegangan yang makin memuncak.
Dari tiga Raperda yang dibahas, dua di antaranya mulus disetujui, yakni Raperda perubahan bentuk hukum PT Bank Kalbar menjadi Perseroan Daerah dan Raperda Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Namun, saat masuk ke Raperda kedua, yaitu tambahan setoran modal Bank Kalbar, situasi berubah liar dan tidak terkendali.
Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Hj.Hadijah Fitriah, S.E, sebanyak 5 (lima) Fraksi menyatakan setuju dengan catatan, sedangkan 2 (dua) Fraksi Gerindra dan Golkar menolak dan minta ditunda, sementara Fraksi PKB justru mengusulkan pembentukan Pansus baru. Mereka menolak keputusan yang terkesan dipaksakan.
“Keputusan yang tergesa-gesa bukanlah pilihan bijak. Lebih baik kita tuntaskan dengan proses yang matang,” tegas Ketua Bapemperda, Jeffray Edward, di tengah suasana Rapat yang kian panas.
Ketegangan tak kunjung mereda hingga rapat ditutup tanpa kesepakatan. Perseteruan antar anggota dewan terkait Raperda Tambahan Setoran Modal untuk Bank Kalbar pun belum menemukan titik akhir.
Sementara itu, banyak kalangan menilai berbagai persoalan yang terjadi di Bank Kalbar sudah selayaknya dievaluasi dan audit secara menyeluruh dan transparan ke publik. Persoalan tersebut bercermin dari masalah Korupsi yang hingga saat ini 3 (tiga) Koruptor yang ditetapkan menjadi DPO oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan persoalan lainnya terkait indikasi kuat dugaan penggelapan uang nasabah hingga puluhan miliar yang sempat viral dan isunya bahkan juga sudah ditangani oleh institusi penegak hukum.