REDAKSI SATU – Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Herman Hofi Munawar meminta Kapolda Kalimantan Barat yang baru Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar segera melakukan perbaikan Substansial dan Prioritaskan penanganan kasus-kasus yang menjadi sorotan publik dengan cepat dan transparan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Herman Hofi Munawar kepada media online Redaksi Satu, Kepala Koordinator Perwakilan Kalimantan Barat melalui pesan WhatsApp pada Minggu 5 Juli 2026, pagi.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik menilai bahwa Pelantikan Kapolda baru adalah bukan sekadar pergantian nama di atas kertas. Ini adalah kesempatan emas bagi Polda Kalbar untuk melakukan perbaikan substansial. Warga Kalbar tidak hanya mengharapkan penegakan hukum yang lebih baik di masyarakat, tetapi juga transformasi internal yang menjadikan institusi kepolisian lebih profesional, akuntabel, dan dipercaya publik.
“Warga Kalimantan Barat menyambut positif pelantikan Kapolda baru dengan harapan bahwa akan ada peningkatan signifikan dalam hal Penegakan hukum yang adil dan merata terutama dalam menangani kasus-kasus yang selama ini menjadi perhatian publik,” ungkap Herman Hofi Munawar.
Ia menekankan, Kalbar sebagai Provinsi dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa besar. Namun sangat disesalkan kekayaan alam yang besar itu justru dirampok oleh para pengusaha, dan warga kalbar hanya merasakan dampak negatif dari kehancuran ekosistem.
“Selama ini pengawasan yang dilakukan sangat lemah, dengan Kepemimpinan Polda yang baru ini warga kalbar berharap ada perbaikan dalam siatem penegakan hukum dalam berbagai sumber daya alam baik pertambangan maupun perkebunan,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik menilai, terkait Penanganan kejahatan lintas batas masih sangat rapuh, mengingat lokasi geografis Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Sarawak maka perlu ada siatem yang baru dalam penangan nya. Tentu saja semua itu diperlukan penataan Institusi Internal
“Harapan terbesar warga sebenarnya bukan sekadar penegakan hukum di masyarakat, melainkan penataan institusi internal Polda Kalbar sendiri. Beberapa isu krusial yang perlu menjadi perhatian utama Kapolda baru antara lain, Warga berharap ada reformasi dalam kinerja penyidik, termasuk Peningkatan profesionalisme dan kompetensi teknis penyidik,” sindirnya.
Tidak hanya itu, Transparansi dalam penanganan kasus Pencegahan praktik-praktik yang merugikan masyarakat Penguatan integritas agar tidak tidak menghadirkan bau amis dalam institusi Kepolisian Polda Kalbar. Penguatan Pengawasan Internal Sebagaimana dicontohkan oleh Kapolda sebelumnya yang memimpin serah terima jabatan Irwasda sebagai “momentum penguatan pengawasan internal”, hal ini harus menjadi prioritas berkelanjutan.
“Pengawasan internal yang kuat adalah fondasi utama kepercayaan publik. Kapolda baru perlu mendorong inovasi dalam pelayanan publik dan operasional kepolisian, sesuai dengan arahan sebelumnya tentang pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam kepemimpinan,” tuturnya.
Menurut Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, tentu saja hal ini tidak segampang memnalilkan telapak tangan, Polda Kalbar merupakan Polda Tipe A, yang berarti memiliki kompleksitas operasional lebih tinggi dengan jajaran yang lebih luas. Wilayah yang sangat luas dengan karakteristik masyarakat yang beragam, termasuk daerah perbatasan.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik juga menekankan, Ekspektasi publik yang tinggi atas perubahan nyata, bukan sekadar rotasi jabatan. Untuk itu maka diperlukan. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja satuan-satuan kunci, terutama Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Reserse Kriminal Umum.
Tingkatkan akuntabilitas penyidik melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan dan Perkuat hubungan dengan masyarakat melalui program-program community policing yang efektif. Dan yang tidak kalah pentinya Prioritaskan penanganan kasus-kasus yang menjadi sorotan publik dengan cepat dan transparan.
“Warga Kalbar mendoakan Semoga Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar dapat memenuhi harapan besar warga Kalbar dan membawa Polda Kalbar ke level yang lebih baik. Aamin,” harap Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik.
