KALBAR | redaksisatu.id – Aliansi Peduli Masyarakat Kalimantan Barat mendesak DPRD agar menyampaikan 4 (empat) tuntutan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Ratusan massa Aliansi Peduli Masyarakat Kalbar menyampaikan 4 tuntutan terkait persoalan kelangkaan Minyak Goreng, kelangkaan BBM Subsidi dan kenaikan harga sembako ditengah sulitnya perekonomian Masyarakat, dengan melakukan Aksi Damai di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin 11 April 2022, sore.
Adapun 4 tuntutan yang disampaikan secara orasi dan Audensi oleh ratusan massa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Kalbar, yakni:
1. Menolak kenaikan harga BBM.
2. Menolak kenaikan harga minyak goreng dan menuntut agar permasalahan minyak goreng di Kalimantan Barat segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Barat beserta instansi terkait.
3. Menuntut agar Pemerintah mengusut tuntas adanya dugaan mafia dalam persoalan minyak goreng di Kalimantan Barat.
4. Meminta Pemerintah menjamin penyelesaian persoalan minyak goreng sebelum perayaan Idul Fitri 2022.
Selain Orasi di Halaman Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, ratusan massa Aksi juga menyampaikan tuntunannya dengan melakukan Audensi yang diwakili belasan orang dari berbagai elemen.
Berbagai persoalan terkait kelangkaan minyak goreng, kelangkaan BBM subsidi dan kenaikan sejumlah bahan pokok pun disampaikan dalam Audensi oleh belasan perwakilan ratusan massa dari Aliansi Peduli Masyarakat Kalimantan Barat di Ruang Meranti, Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin 11 April 2022, sekitar Pukul 16.27 WIB.
Adapun belasan Perwakilan Aliansi Peduli Masyarakat Kalimantan Barat yang melakukan Audensi langsung dengan beberapa Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yakni:
Ingdwi Lara Sakti (Gubma Paperta), Tilawatul (Emak Militan/UMKM), Rendi Fahrizal (Bina Pendidikan Kita), Afen Wilriady (GMKI Cab.Pontianak), Julianus Adi Saputro (Rumah Diskusi Pontianak), Ali Mudasir (Rumah Dialog Nusantara), Ihzal Muhasni (KAMMI), Dede Triyanto (BEM FKIP Untan), Aryfin (FMN Cab. Pontianak), Syafarahman (Ketua DPD PANI Kalbar), Samsul Bahri (Anggota DPD PANI Kalbar).
Menurut Ketua PANI Kalbar, Syafarahman menyebut, bahwa kondisi tersebut diperparah adanya dugaan kuat pembiaran dari lembaga pengawasan pihak Legislatif dan Institusi Penegak Hukum.
“Kelangkaan minyak goreng, ada indikasi kuat permainan, pihak PT. Wilmar selaku produsen katanya produksi lancar setiap hari dan tidak ada kendala, terus kenapa langka? Jangan-jangan diekspor keluar Negeri, sepertinya sengaja ada permainan, mengapa DPRD diam saja padahal salah satu Tupoksinya sebagai lembaga pengawasan, begitu juga dengan Aparat Penegak Hukum tidak ada tindakan real terhadap kelangkaan tersebut,” sindir Syafarahman.
Bukan hanya itu, kata Syafarahman, banyaknya permainan BBM bersubsidi di setiap SPBU, bahkan bukan lagi menjadi rahasia umum. Tetapi DPRD dan Aparat Penegak Hukum diam saja.
“UU Migas sudah jelas, kenapa DPRD dan pihak Kepolisian diam saja,” tandasnya.
Sementara itu, Tilawatul perwakilan Ibu-ibu/Emak Militan yang juga selaku pelaku UMKM merasa sangat dirugikan dengan kondisi kelangkaan minyak goreng dan kenaikan sejumlah bahan pokok yang terjadi saat ini.
“Minyak goreng langka Pak, kami Ibu-ibu Emak-emak tahu betul bagaimana kondisi saat ini, Bapak-bapak tahunya mungkin memberikan uang sekian, uang itu mana cukup Pak, begitu juga dengan minyak goreng yang langka, kalau pun saat ini ada, kita harus antri dengan berbagai persyaratan membawa KK dan KTP bahkan surat Vaksin yang tidak masuk akal Pak, coba Bapak-bapak Dewan yang terhormat ikut antrian minyak goreng biar tahu apa yang kami rasakan,” tutur Tilawatul dengan mata yang berkaca-kaca.
Menurut Ibu Tilawatul, yang juga menjadi salah satu perwakilan untuk menyampaikan aspirasi kepada Anggota DPRD dalam kesempatan itu menilai, Ia menilai bahwa program bazar yang dilakukan bukanlah solusi yang tepat. Ditengah kelangkaan ini, Ia mengaku, dalam satu hari pernah ditawari beberapa kali dengan harga yang berbeda-beda. Hal tersebut membuatnya sedih dan menangis.
Oleh karena itu, Ia meminta kepada Anggota DPRD yang terhormat untuk segera menindaklanjuti persoalan-persoalan yang terjadi ditengah masyarakat tersebut. Seorang Ibu Perwakilan dari Aliansi Peduli Masyarakat Kalbar ini juga menduga ada oknum yang dengan sengaja mempermainkan situasi yang terjadi saat ini.
“Mungkin ada oknum yang bermain, bazar bukan solusi Pak, buat kami sangat menyedikan, kami seperti pengemis mengantrinya, ya kalau kami dapat, kalau tidak dapat, meski kami bawa KK/KTP Pak, lucukan Pak?,” Ungkapnya.
Menanggapi aspirasi dari Aliansi Peduli Masyarakat Kalbar, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suriansyah, mengatakan, akan menindaklanjuti dengan Rapat internet DPRD dan akan memanggil pihak Pemerintahan melalui instansi terkait.
“Nanti akan kita tindaklanjuti, kita akan Rapat, dan kita akan panggil pihak Pemerintah,” singkat Suriansyah.
Dalam pantauan di lapangan, Aksi Damai dari Aliansi Peduli Masyarakat Kalbar tersebut berjalan aman, lancar dan kondusif. Tampak dari petugas keamanan dari TNI dan Polri bersiap siaga untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan.
Adrian318
