Beranda NASIONAL RUU TPKS Akomodir Kebebasan dan Penyimpangan Seksual

RUU TPKS Akomodir Kebebasan dan Penyimpangan Seksual

sultan
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong DPR untuk segera membahas RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan terlebih dahulu mengakomodasi tambahan definisi terkait kebebasan seksual (perzinaan) dan penyimpangan seksual.

Hal itu disampaikan Sultan, menyusul maraknya kasus prostitusi online di tengah kehidupan sosial masyarakat. Ironisnya, kini tindakan serupa itu tidak jarang melibatkan anak di bawah umur.

Kejahatan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa.

BACA JUGA  Kapolri Cek Stok Minyak Curah di Pasar Minggu

“Saat ini Indonesia sedang berada dalam zona merah atau titik kritis fenomena kekerasan, kebebasan, dan penyimpangan seksual,” ungkap Sultan, melalui keterangan resminya pada Jumat 8/4/2022.

Kasus atau fenomena kebebasan seksual, secara vulgar dan seringkali melibatkan anak-anak di bawah umur, tidak terlepas dari perkembangan teknologi digital.

RUU
RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dibahas sejak 2016 ini segera disahkan dan kemudian diterapkan

Hal itu diperparah dengan kesulitan ekonomi dan hasrat seksual generasi muda bangsa yang cenderung menyimpang.

BACA JUGA  Gubernur Sutarmidji Dinobatkan Sebagai Salah Satu Tokoh Pemberdayaan Nasional

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang luhur, kita patut mawas diri, dan melihat kebebasan dan penyimpangan seksual sebagai bagian dari definisi kekerasan seksual.

“Sebab, setiap tindakan kekerasan seksual tentu memiliki motif dan penyebabnya, maka kebebasan dan penyimpangan seksual juga patut dikontrol oleh hukum,” tegasnya.

Selanjutnya Sultan menerangkan bahwa ketahanan nasional kita sedikit banyak ditentukan oleh cara bangsa ini memperlakukan dan menjaga perempuan.

BACA JUGA  Satgas BLBI Polri Sita Aset Senilai Rp5,9 Triliun

“Jika kita sepakat bahwa perzinaan merupakan penyakit sosial, maka dibutuhkan komitmen bersama untuk membersihkan ruang sosial bangsa ini dari tindakan yang mengarah pada kebebasan dan penyimpangan seksual,’ ucap Sultan.

“Saya kira di Ramadan yang baik ini, kolega kami di DPR tak perlu ragu untuk memperkuat RUU TPKS ini dengan paradigma dan definisi yang lebih spesifik. Sehingga diharapkan, RUU yang dibahas sejak 2016 ini segera disahkan dan kemudian diterapkan,”  ungkapnya.

Kemudian, Sultan mendorong agar tim cyber Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap aktivitas media sosial masyarakat di berbagai platform digital yang menampilkan konten-konten pornografi dan pornoaksi.

BACA JUGA  Mahyudin Desak PUPR Perbaiki Jalan dan Jembatan di Wilayah Penyangga IKN

Siaran Pers Wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin

Artikel sebelumyaMisteri Kebakaran Suzuya Aceh Masih Diselidiki
Artikel berikutnyaBabinsa Ramil 04/Plk Tertibkan Pedagang Kaki Lima

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.