REDAKSISATU.ID – Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) merasa sedih 60 persen belanja Iklan Media diambil Platform Asing. Menurutnya Dunia Pers tidak baik-baik saja.
Persoalan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi pada saat membuka puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis 9 Februari 2023.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengucapkan selamat Hari Pers kepada seluruh Insan Pers Nasional dan menyampaikan apresiasinya atas perannya bagi bangsa dan negara.

“Pertama-tama atas nama Rakyat, atas nama Pemerintah, saya mengucapkan selamat Hari Pers kepada seluruh Insan Pers Indonesia di manapun berada, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Pers Nasional atas kontribusinya kepada Bangsa dan Negara. Sejak awal, Awak Media berkontribusi besar dalam menyuarakan ajakan perjuangan Kemerdekaan, menyuarakan inovasi-inovasi pembangunan, dan menjadi penopang utama demokratisasi,” ujar Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan keprihatinannya dengan Dunia Pers yang tidak baik-baik saja, dan masalah utamanya adalah pemberitaan yang tak bertanggung jawab.
Menurut Jokowi, Media Sosial (Medsos), Media-media Digital termasuk platform-platform Asing membombardir Masyarakat dan umumnya tidak beredaksi atau dikendalikan oleh AI (Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan). Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja.

“Sekitar 60 persen belanja Iklan telah diambil oleh Media Digital, terutama platform-platform Asing. Ini sedih loh kita,” tandas Jokowi.
Meskipun demikian, Presiden Jokowi berharap Media arus utama mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran dan membangun optimisme. Ia menekankan, Media arus utama harus mampu pertahankan kebenaran.
“Peran utama media saat ini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan post-truth, pascafakta dan pascakebenaran,” kata Presiden.
Presiden Republik Indonesia meminta semua pihak baik pada lembaga pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta, hingga lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung keberadaan media arus utama. Menurutnya, media massa tidak dapat berjalan sendiri.
“Memang untuk bisa eksis berkelanjutan, media arus utama harus melakukan inovasi-inovasi, harus adaptif terhadap teknologi, dan melakukan langkah-langkah strategis. Namun, media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan,” jelasnya.
Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia ke-7 ini pun mendesak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut yang terjadi dalam Dunia Pers. Ia pun akan menyiapkan dua peraturan baru, tentang tanggung jawab Media Platform Asing dan kerjasama dengan Media Konvensional.
“Dalam satu bulan ini harus selesai mengenai Perpres ini, jangan lebih dari satu bulan ini,” tegas Presiden Ir. H. Joko Widodo.
Pada kesempatan tersebut Presiden tampak didampingi oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Walikota Medan Bobby Nasution, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S. Depari.
Sebagai informasi, hingga saat ini terindikasi kuat penyimpangan-penyimpangan Anggaran belanja Media, terutama terkait Kerjasama Media Pers berbadan hukum yang tidak berkeadilan bahkan Anggaran Publikasi, Dokumentasi, dan Iklan diduga kuat banyak terindikasi fiktif. Hal ini terjadi dari tingkat Pemerintah Provinsi, Kabupaten, instansi-instansi, BUMN, BUMD, bahkan tingkat Swasta.
Editor: Adrianus Susanto318