Warga dari beberapa desa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) menggelar aksi demonstrasi di Halaman Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Mukomuko Bengkulu, untuk menyampaikan lima tuntutan, Selasa 22 Maret 2022.
Aksi demonstrasi warga Desa Air Berai dan Desa Penyangga yang tergabung dalam KMS ini, karena semenjak PT DDP ABE berdiri dari Tahun 1986.
Kepada masyarakat berjanji membangun kemitraan dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), namun sampai saat ini tidak ada sedikitpun tanah dikembalikan kepada masyarakat dengan pola kemitraan
Ketua aksi Demonstrasi Dedi Hartono dalam orasinya, menyampaikan tuntutan terhadap HGU PT DDP ABE yang habis HGUnya tanggal 31 Desember 2021 lalu.
Pertama, akan mengambil alih lahan dengan menduduki untuk diolah dan bangun kebun masyarakat, sebagai bentuk protes kepada pemangku kebijakan, agar segera menyelesaikan konflik Agraria berdasarkan peraturan yang berlaku.
Kedua, menuntut Bupati Mukomuko dan Gubernur Bengkulu, untuk menolak segala bentuk pengajuan perpanjangan dan pengajuan Izin HGU baru PT DDP ABE, serta mencabut Izin dan menghentikan segala aktivitas sebelum terlaksananya kewajiban perusahaan.
Ketiga, menuntut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko dan kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu, untuk segera menyelesaikan kepastian pembangunan kebun masyarakat 20 persen dari HGU, sebelum perpanjangan Izin HGU PT DDP ABE.
Keempat, mendesak DPRD Kabupaten Mukomuko untuk mengunakan Hak interpelasi, Angket dan Menyatakan Pendapat kepada Bupati terkait penyelesaian Polemik izin HGU PT DDP ABE.
Kelima, menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) agar berlaku adil, dan Stop Kriminalisasi terhadap masyarakat terhadap Konflik Agraria.
Dalam orasi yang hingga hampir dua jam, tidak satupun dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang datang menemui Para Pengunjuk Rasa.
Kemudian Warga yang tergabung dalam KMS melanjutkan aksi demostrasi ke Kantor DPRD, perwakilan dari warga diterima untuk beraudensi untuk menyampaikan tuntutan.
Ketua aksi demonstrasi Dedi Hartono mengatakan, “permasalahan ini sudah dari Tahun 2011, namun sekarang minta kejelasan perpanjangan izin HGU PT DDP ABE,” katanya.
“Sudah melayangkan surat tiga kali kepada DPRD Kabupaten Mukomuko, pada hari ini selasa tanggal 22/3/2022, menanyakan dan kejelasan izin HGU PT. DDP ABE yang sampai sekarang masih menggarap lahan tersebut,” lanjut Dedi Hartono.
“Dan menanyakan status perpanjangan Izin HGU PT DDP Air Berau Estate yang sampai sekarang tidak jelas,” jelas Dedi Hartono.
Hasil audensi perwakilan KMS dengan DPRD Mukomuko, kepada media Dedi Hartono menyampaikan, DPRD selaku Lembaga Perwakilan Rakyat, dalam waktu dekat ini akan memfasilitasi warga melakukan pertemuan dengan pihak PT.DDP, KPHP, BPN dan Pertanian.
“Setelah kita diterima beraudiensi dengan pihak DPRD, dalam waktu dekat ini DPRD Mukomuko, siap memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait,” kata Dedi Hartono
Aksi demonstrasi warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil (KMS), dijaga ketat oleh personil TNI, Polres, dan Satpol PP Kabupaten Mukomuko. (Q-74/AL)
