Beranda KALBAR Erma Ranik Benar-benar Laporkan 2 Jaksa Kejari Sanggau Terkait Perkara PTPN XIII

Erma Ranik Benar-benar Laporkan 2 Jaksa Kejari Sanggau Terkait Perkara PTPN XIII

Erma
Erma Suryani Ranik, SH, MH, Kuasa Hukum terdakwa Herkulanus Lidin saat menyampaikan Laporannya terhadap 2 (dua) Oknum Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sanggau ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia di Jakarta, Selasa 5 April 2022.
KALBAR | redaksisatu.id – Erma Suryani Ranik selaku Penasehat Hukum terdakwa Herkulanus Lidin, melaporkan 2 (dua) orang Oknum Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sanggau.

2 orang Oknum Jaksa, yakni: Agus Supriyanto dan Tengku Firdaus dilaporkan Erma Suryani Ranik ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, karena dinilai tidak profesional dan adanya kejanggalan proses hukum terkait perkara kasus Korupsi di PTPN XIII.

“Pada hari Selasa 5 April 2022, kami telah melaporkan Tidak Profesionalnya Kejaksaan Negeri Sanggau atas penanganan Kasus Klien Kami Herkulanus Lidin kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia di Jakarta,” ungkap Erma Ranik, kepada media www.redaksisatu.id Perwakilan Kalimantan Barat, melalui keterangan tertulisnya, Kamis 7 April 2022, sekitar Pukul 07.45 WIB.

BACA JUGA  Kejati Bentuk Timsus Usut Mafia Pupuk di Kalimantan Barat
Erma
Erma Suryani Ranik, SH, MH, Kuasa Hukum terdakwa Herkulanus Lidin saat menyampaikan Laporannya terhadap 2 (dua) Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sanggau, diterima oleh DR. R.M. Ibnu Mazjah, SH, MH, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, Selasa 5 April 2022.

Menurut Erma Ranik, kedua Jaksa yang dilaporkan tersebut tidak profesional dalam menjalankan tugasnya dan persikap tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum dengan hanya melakukan banding dan kasasi terhadap para vendor yang dipinjam CVnya oleh Oknum Pegawai PTP termasuk kliennya terdakwa Herkulanus Lidin.

“Jaksa tidak melakukan banding dan kasasi terhadap terdakwa Oknum Pegawai PTPN XIII, yakni Ir. Daricen Hasibuan dan Fransiskus Herianto,” tandasnya.

Padahal, lanjut Erma Ranik menjelaskan, fakta persidangan memperlihatkan bahwa management Kebun Kembayan menguasai seluruh uang vendor pelaksana penanaman dan seluruh uangnya disimpan dalam berangkas Kebun Kembayan II.

BACA JUGA  Pengacara Bahar Smith Tertipu
Erma
Bukti Pelaporan 2 (dua) Oknum Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sanggau ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Selasa 5 April 2022.

Selanjutnya, kata Penasehat Hukum Erma Suryani Ranik, Ia juga melaporkan dugaan pembiaran Tipikor terkait pekerjaan LC dan LCC di Kantor Direksi PTPN XIII Pontianak Kalbar, sebesar Rp8.369.421.060,- oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

“Berdasarkan dokumen BAP Pemeriksaan saksi-saksi atas nama terdakwa Herkulanus Lidin, memperlihatkan fakta-fakta,” katanya.

Dimana, menurut Erma, Pekerjaan LC dan LCC adalah bagian tidak terpisahkan dari kegiatan penanaman Kebun yang menyebabkan kliennya Herkulanus Lidin menjadi korban oleh Oknum Pegawai PTPN XIII. Tidak mungkin dilakukan penanaman Kelapa Sawit apabila lahan belum dilakukan pembersihan lahan (LC dan LCC_red) oleh PTPN XIII.

BACA JUGA  Tambang Batu Bara di Kutai Kartanegara Lonsor, 2 Pekerja Tewas Tertimbun

“Alasan utama Jaksa melakukan penetapan tersangka terhadap klien kami Herkulanus Lidin adalah karena sudah menandatangani penutupan secara administrasi kegiatan penanaman pada Desember 2012, padahal belum ada realisasi sepenuhnya dari kegiatan tersebut,” tuturnya.

Ia menegaskan, bahwa penutupan kegiatan LC/LCc adalah kewenangan Kantor Direksi PTPN XIII Pontianak.

“Kantor Direksi PTPN XIII Pontianak dalam hal ini, Direktur Utama tahun 2012-2014, Ir. Baim Rachman, mengetahui dengan jelas terjadi juga kasus penutupan secara administrasi pekerjaan LC dan LCC oleh CV Kita Bangun Persada dan PT. Sanggau Multi Lestari, senilai Rp8.369.421.060,-,” sindir Erma Suryani Ranik.

BACA JUGA  DPP SPRI Rancang Kerjasama Pemberitaan dengan DPD RI

Dalam BAP Saksi, Akhmad Irfan Jauhari, sebagai Kabag Sistem Pengendalian Internal PTPN Kalbar oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar, Selly Riviana, Jaksa Pratama, pada 18 Maret 2021, saksi menyebutkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 13.12/Dirut/R-769/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, pekerjaan Penggusuran lahan (Land Clearing) dan pembersihan  (LCC) yang terealisasi sampai Desember 2012 kurang lebih 32 hektar dari luasan 1.350 hektar.

Pemeriksaan Syamsul Bahri (Kepala Urusan Tanaman Kelapa sawit ) oleh jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Kalbar Jaksa Selly Riviana, pada 17 Maret 2021, menyebutkan bahwa Kontrak LC dan LCC dilakukan oleh Bagian Tanaman di Kantor Direksi, Total luasan LC dan LCC yang ditutup pada tahun 2012 adalah 1.150 hektar. Pelaksana pekerjaan LC dan LCC adalah PT. Sanggau Multi Lestari.

Kemudian, ungkap Penasehat Hukum terdakwa Herkulanus Lidin, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Dirut PTPN  2012–2014 Ir. Baim Rachman oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kalbar Gandi Wijaya, pada 8 April 2021, memperlihatkan:

BACA JUGA  Bawa Sabu 3 Kg di Bengkulu Tersangka Terancam Penjara Seumur Hidup

“Bahwa pembukaan dan pembangunan kebun sawit di Kembayan Sanggau tahun 2012 sesuai dengan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran) tahun 2012 diatas 10 Milyard,” terangnya.

Para pelaksana kontrak LC dan LCC ada 2 vendor, yakni: CV Kita Bangun Persada  direktur Eka Dharma dengan nilai kontrak Rp3.810.299.350,- dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 13.01/SP/18/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan PT. Sanggau Multi Lestari dengan Direktur Taimin dengan Kontrak, Nomor: 13.01/SP/17/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dengan nilai Rp4.559.121.710,-

“Kewenangan Direktur utama adalah menyetujui atau menolak Kontrak, apabila pekerjaan itu tidak selesai,” jelasnya.

BACA JUGA  Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Tangkap DPO Korupsi

Pemeriksaan para saksi-saksi diatas, kata Erma Ranik, memperlihatkan bahwa Direktur Utama PTPN XIII mengetahui jika pekerjaan LC dan LCC yang dilakukan oleh CV Kita Bangun Persada dan PT. Sangau Multi Lestari belum selesa dilakukan pada Desember 2012, tapi sudah dilakukan penutupan secara administrasi oleh Kantor Direksi PTPN XIII Pontianak.

Apabila mengambil cermin dari kasus yang menimpa klien kami, terdakwa Herkulanus Lidin, maka tidak ada alasan untuk tidak dilakukan Penyidikan Terhadap Penutupan Pekerjaan LC/LCC oleh Kantor Direksi PTPN XIII, pada September-Desember 2012.

“Kegiatan LC dan LCC belum selesai dilakukan pada Desember 2012, tapi dilakukan penutupan secara administrasi,” tandas Penasehat Hukum terdakwa Herkulanus Lidin.

BACA JUGA  HPN 2022, Insan Pers Dapat Penghargaan Dari Kapolres Pasbar

Kegiatan penanaman kebun juga belum selesai pada Desember 2012, tapi  ditutup secara admisitrasi pada Desember 2012.

“Anehnya, kegiatan penanaman dilakukan penyidikan, tapi kegiatan LC dan LCC tidak dilakukan penyidikan,” ungkapnya.

Padahal, jelas mantan Anggota DPR RI ini, potensi kerugian Negara di kasus penanaman hanya sebesar Rp1.660.543.377,- Sangat jauh dengan kegiatan LC /LCC yang pelaksanaannya sebesar Rp. 8.369.421.060,-

BACA JUGA  Kajati Kalbar Mengajak Peran Masyarakat dan Pers, terkait DPO

Atas persoalan dan fakta-fakta sebenarnya yang terjadi tersebut, selaku Penasehat Hukum terdakwa Herkulanus Lidin, Erma Suryani Ranik mohon pada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia  berkenan meneruskan Laporan yang sudah disampaikan tersebut kepada Bapak Jaksa Agung Prof.DR. H. Sanitiar Burhanuddin, SH, MM, MH.

“Agar berkenan memerintahkan, penarikan permohonan kasasi dari Kejaksaan Negeri Sanggau untuk terdakwa Herkulanus Lidin dan terdakwa Saragi,” harapnya.

Memerintahkan kepada Kejaksaan Tinggi Pontianak cq Kejaksaan Negeri Sanggau mulai proses penyidikan dan penetapan tersangka terhadap nama-nama lain yang disebut dalam Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pengembangan Kebun Kembayan II Tahun 2012-2015 pada PTPN XIII dan instansi terkait Nomor 07/LHP/XXI/04/2020, tanggal 9 April 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

BACA JUGA  Kejari Kapuas Hulu Kembali Tetapkan Tersangka Tipikor Terminal Bunut Hilir

“Namun belum ditetapkan sebagai tersangka yakni Agung Kwartanto (Kepala Bagian Tanaman PTPN XIII) ; Hamonangan Silitonga (Manager Kebun Kembayan), Joko Susilo (Asisten Afdeling area 350 hektar), B Simbolon (Asisten afdeling area 250 hektar) dan Donatus (asisten afdeling area 550 hektar),” terangnya.

Selanjutnya, Penasehat Hukum terdakwa Herkulanus Lidin, memohon agar Jaksa Agung Republik Indonesia memerintahkan agar Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat segera melakukan Penyelidikan/Penyidikan  Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor Direksi PTPN XIII periode Agustus–September 2012 pada pekerjaan LC/LCC oleh CV. Kita Bangun Persada dan PT. Sanggau Multi Lestari senilai Rp8.369.421.060,-.

Terhadap Laporan kami, lanjut Erma Ranik menjelaskan, bahwa Komisioner Komisi Kejaksaan Bapak DR. Ibnu Mazjah menyatakan, sesuai kewenangannya, Komisi Kejaksaan akan melakukan Pleno terhadap Laporan tersebut.

BACA JUGA  Hindari Jalan Berlubang di Purworejo, 2 Orang Jadi Korban Laka

“Dan apabila masih ada bukti-bukti yang kurang, maka akan diminta melengkapi bukti dimaksud,” jelasnya.

Sedangkan terhadap Laporan terhadap Jaksa, Komisioner Ibnu Mazjah mejelaskan, Komisi Kejaksaan memiliki 2 (dua) opsi untuk setiap Laporan yang masuk:

Pertama, Meneruskan Kepada Jaksa Agung untuk selanjutnya meminta agar Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk melakukan klarifikasi terhadap oknum jaksa yang melaporkan.

BACA JUGA  LBH GAPTA Akan Laporkan Penegak Hukum Kasus Ini

Kedua, Komisi Kejaksaan akan turun sendiri kelapangan, untuk melakukan klarifikasi terhadap Laporan agar bisa diperoleh data pendukung yang kuat.

“Sebagai penasehat hukum bapak Herkulanus Lidin, kami berharap agar Komisi Kejaksaan, segera bertindak cepat untuk mendukung Kinerja Bapak Jaksa Agung yang mengedepankan Prinsip-prinsip keadilan dan Restorative Justice,” harapnya.

Secara khusus, Penasehat Hukum terdakwa Herkulanus Lidin sangat berharap Kejaksaan Republik Indonesia, segera menindaklanjutinya melakukan penyelidikan dan penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada LC/LCC di Kebun Kembayan II, yang melibatkan Direksi PTPN XIII pada periode 2012-2014.

Adrian318

BACA JUGA  Majelis Hakim Memvonis Ringan Terdakwa Kasus Korupsi
Artikel sebelumyaDinas PMD Beberkan Hasil Koordinasi Dengan Pansel dan Instansi Terkait
Artikel berikutnyaKetua DPD RI Mengajak Hentikan Kekerasan Pada Anak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.