REDAKSISATU.ID – Oknum Satpol PP tiba-tiba melakukan pemukulan terhadap beberapa massa Solmadapar pada saat penyampaian orasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dinilai sangat rendah di bawah kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji.
Peristiwa pemukulan di tengah penyampaian kritisi IPM Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Oknum Satpol PP terhadap beberapa massa Solmadapar itu terjadi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu 15 Maret 2023, Pukul 14.49 WIB.
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, sebelum terjadi peristiwa pemukulan, aksi massa Solmadapar yang hanya berjumlah kurang lebih 10 orang dengan pengamanan dari pihak Kepolisia itu situasinya dalam keadaan aman, lancar, dan tertib.
Namun di tengah massa menyampaikan orasinya, tiba-tiba ada Oknum Polppp melakukan penyerangan dan memukuli beberapa massa Solmadapar. Situasi itupun kembali kondusif atas kesigapan pihak Kepolisian dan TNI yang melerai dan meminta kedua belah pihak untuk menahan diri.
Pemukulan yang dilakukan oleh oknum Polpp itu menyebabkan beberapa massa Solmadapar mengalami luka memar kemerah-merahan. Adapun massa yang terkena pukulan oknum Polpp itu, yaitu Agim Nastiar diterjang bagian bawah perut dan tinju bagian hidung, Ikram Hasrul Andi terkena tinju bagian pusar, dan Raihan terkena tinju di bagian muka.
Atas peristiwa pemukulan tersebut, massa Solmadapar pun secara tegas menyatakan kekecewaan yang mendalam dan musi tidak percaya terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dibawah kepemimpinan Sutarmidji. Ditambah lagi selama 4 Tahun selama kepemimpinan Sutarmidji, IPM di Kalimantan Barat tidak berkembang alias staknan.
“Kami sangat kecewa, kami dipukul oleh Polpp. Aku/kami menyatakan sikap musi tidak percaya sama Polpp wilayah Kalimantan Barat khususnya Pontianak karena telah melakukan tindakan reprensifitas,” tegas Korlap massa Solmadapar dengan lantang.
Menurut massa Solmadapar, sejak tahun 2019 rangking IPM Kalimantan Barat tetap saja berada pada rangking 30 dari 38 Provinsi di Indonesia, serta paling rendah se-Kalimantan.
Melihat IPM Kalimantan Barat yang berada pada zona rendah, pastinya diperlukan upaya peningkatan intervensi program prioritas di bidang pembangunan manusia. Baik itu di sektor pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.
“Di sisa masa pemerintahan Gubernur Kalimantan Barat ini, pastinya bisa memberikan hal yang bisa bermanfaat khususnya peningkatan IPM,” ujarnya.
Khusus pada sektor pendidikan, massa Solmadapar menekankan agar pemerintah memberikan perhatian lebih. Dengan anggaran pendidikan yang sudah sangat besar, namun justru tidak memberikan dampak yang positif di dunia pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.
“Dimana kita melihat realitas lapangan yang terjadi sangatlah pelik, mulai dari kompetensi tenaga pengajar yang tidak kompeten, kesejahteraan bagi tenaga pengajar, permainan politik gelap oleh oknum Dinas serta hal-hal lain yang tidak memberikan esensi kebermanfaatan bagi siswa, guru maupun sekolah pada sektor pendidikan,” tutur Sher Khan.
Atas persoalan tersebut, lanjut Koordinator Lapangan menyampaikan, massa Solmadapar menyampaikan 4 (empat) poin tuntutan. Adapun 4 poin tuntutan yang disampaikan oleh massa Solmadapar, yaitu sebagai berikut:
1. Menuntut Gubernur Kalimantan Barat untuk mempercepat peningkatan IPM Provinsi Kalimantan Barat.
2. Menuntut Gubernur Kalimantan Barat untuk dapat membuat kurikulum berbasis kearifan lokal.
3. Menuntut Gubernur Kalimantan Barat untuk dapat meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur pada sektor pendidikan.
4. Menuntut Gubernur Kalimantan Barat untuk totalitas dalam kinerja diakhir masa jabatan.
Dalam orasinya, massa Solmadapar pun meminta agar pemerintah memberikan gaji yang pantas kepada tenaga honorer, dan meminta pemerintah untuk melakukan tindakan tegas terhadap pihak sekolah yang melakukan pungutan terhadap murid/orang tua murid. Karena hingga saat ini masih banyak sekolah Negeri di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya sekolah Negeri di Kota Pontianak melakukan pungutan yang seharusnya sudah dianggarkan oleh Pemerintah.
Pembayaran baju seragam sekolah, pembelian buku, pungutan kegiatan ekstrakurikuler dan pungutan-pungutan lainnya. Pungutan tersebut dilakukan oleh pihak sekolah Negeri bersama Komite sekolah.
Sementara itu, saat ingin dilakukan konfirmasi atas peristiwa pemukulan yang dilakukan Oknum Satpol PP tersebut, pihak Satpol PP pun tidak ada yang bersedia memberikan keterangan pers.
Editor: Adrianus Susanto318
