Aji Mirni Mawarni mewakili DPD RI mengatakan, mendukung penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan menjaga eksistensinya sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
Dukungan tersebut disampaikan ketika rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada hari Rabu, 13 April 2022 tentang Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana yang dilakukan secara Tripartit, DPR, DPD dan Pemerintah.
Aji juga menyampaikan bahwa terkait Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, DPD RI tetap pada pendapat semula.
Bahwa Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk (i) dana siap pakai paling sedikit 2% (dua persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan (ii) dana abadi. Terhadap hal ini, pemerintah yang tadinya mengusulkan hal ini, justru menariknya kembali .
Rapat kerja ditutup dengan kesepakatan bahwa pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dihentikan pada pembahasan tingkat I, karena tidak ada kesepakatan nomenklatur kelembagaan BNPB.
DPR dan DPD meminta penyebutan kelembagaan BNPB secara eksplisit dalam RUU, sedangkan Pemerintah menginginkan kelembagaan diatur dalam Peraturan Presiden untuk memberikan fleksibilitas kepada Presiden.
Anggota Komite II DPD RI yang hadir pada Rapat Kerja dengan DPR RI yaitu Aji Mirni Mawarni, ST., M.M. (Kalimantan Timur), Ir. Stefanus, B.A.N. Liow, M.AP. (Sulawesi Utara), dan Hj. Yustina Ismiati, S.H., M.H. (Kalimantan Tengah).
Press Release DPD RI