Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong lima belas negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk meningkatkan kerjasama di sektor pertanian dan Keuangan.
Hal ini disampaikan Sultan saat menghadiri acara pembukaan pertemuan Forum Majelis Tinggi yang dihadiri negara-negara anggota OKI di Gedung Merdeka Bandung Jawa Barat pada Selasa (25/10).
“Kita ketahui, Krisis kelaparan dan kesehatan akan menjadi isu yang paling sering kita bicarakan di masa yang akan datang. Setelah pandemi covid-19 dunia kemudian menghadapi krisis iklim dan geopolitik yang berdampak nyata bagi kehidupan manusia secara luas”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya.
Menurutnya, Parlemen Negara anggota OKI harus memiliki perhatian yang sama pada sektor pangan, farmasi serta keuangan.
Hal ini penting mengingat kita sebagai umat Islam memiliki standar syariat yakni kehalalan pada setiap bahan pangan dan produk farmasi. Juga tentu dalam sistem keuangan.
Kami mendorong agar pemerintah negara-negara anggota OKI mulai membangun skema pembiayaan bersama pada sektor tersebut.
Untuk menjamin ketersediaan bahan pangan dan farmasi yang halal, Negara anggota OKI harus menjadi pemain utama pasar pangan dan farmasi dunia.
Sehingga negara anggota OKI mampu mengontrol dan memastikan, bahwa semua produk pangan dan farmasi diyakini telah aman dan halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam dunia.
Parlemen OKI memiliki tanggungjawab moral untuk merumuskan kebijakan di masing-masing negara.
Kita memiliki Maroko, yang menjadi pemilik 70 persen cadangan Phospat sebagai bahan baku utama pupuk dunia. Indonesia sebagai pemilik biodiversitas, memiliki lebih dari ratusan ribu jenis tanaman pangan dan biofarmaka.
Mari kita bekerja sama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan kelaparan di negara-negara berkembang di Asia dan Afrika.
Siaran pers
Wakil ketua DPD RI
Sultan B Najamudin
Editor: Khairul Ramadan