Redaksi Satu, Asia – Setelah pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol pada Sabtu (14/12/24) Perdana Menteri Han Duck-soo menggantikan posisi sementara.
Perdana Menteri (PM) Korea Selatan, Han Duck-soo bertindak menjadi presiden sementara ditetapkan pada Minggu, (15/12/2024).
Penetapan presiden sementara Han Duck-soo untuk, meyakinkan kabinetnya tetap berjalan dan, menenangkan pangsa pasar keuangan. Dilansir dari Reuters.
Sehari setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan dan, diskors dari tugasnya karena mengupayakan darurat militer.
Han berbicara dengan Presiden AS Joe Biden melalui telepon, kata Gedung Putih dan kantor Han.
“Korea Selatan akan menjalankan kebijakan luar negeri dan keamanannya, tanpa gangguan dan berusaha keras untuk memastikan aliansi Korea Selatan-AS.
Hal ini dapat dipertahankan dan dikembangkan dengan mantap,” kata Han, menurut pernyataan dari kediamannya.
Jaksa mengatakan Yoon tidak muncul pada Minggu pagi, sebagai tanggapan atas panggilan untuk diinterogasi dalam penyelidikan kriminal.
Atas keputusannya Darurat Militer, dan mereka berjanji akan mengeluarkan perintah lain, kantor berita Yonhap melaporkan. Dilansir dari Reuters.
Yoon dan sejumlah pejabat senior menghadapi tuduhan potensial pemberontakan, penyalahgunaan wewenang, dan menghalangi orang dalam menjalankan hak mereka.
Departemen kejaksaan tidak menjawab panggilan telepon, yang meminta konfirmasi tanggapannya.
Han, seorang teknokrat lama yang dipilih oleh Yoon yang konservatif sebagai perdana menteri, diangkat menjadi penjabat presiden sesuai dengan konstitusi sementara kasus Yoon dipindahkan ke Mahkamah Konstitusi.
Para demonstran yang ingin menggulingkan Yoon menerjang udara dingin untuk memadati jalan di luar gedung Majelis Nasional tempat ia dimakzulkan.
Menurut keterangan polisi, jumlah massa sekitar 200.000 orang, demikian informasi dari kantor Yonhap.
Karena peran Han hanya sebagai penjabat presiden sementara, dan “Saya berharap dia akan menjalankan kekuasaannya minimal menstabilkan negara ini.
Daripada terlibat aktif dalam urusan negara,” kata Jo Sung-woo, warga Seoul berusia 39 tahun.
Sekitar 8,5 km (lima mil) jauhnya, sejumlah kecil pendukung Yoon berdemonstrasi di wilayah pusat kota Seoul.
“Saya benar-benar tidak tahan melihat para anggota parlemen ilegal, yang terpilih melalui pemilu yang curang ini.
Membuat undang-undang yang jahat dan sekarang partai oposisi yang besar ini, menjadi liar dengan sendirinya,” kata Yim Joung-sook, 55 tahun.
Pernyataan darurat militer yang mengejutkan dari Yoon dan krisis politik yang terjadi setelahnya membuat pasar dan mitra kerjasama.
Diplomatik Korea Selatan khawatir, karena mereka khawatir akan kemampuan negara tersebut untuk menghalangi Korea Utara yang memiliki senjata nuklir.
Biden mengatakan kepada Han bahwa aliansi kuat AS-Korea Selatan tetap tidak berubah dan Washington akan bekerja sama dengan Seoul.
Untuk lebih mengembangkan lagi dan memperkuat aliansi, serta kerja sama trilateral termasuk dengan negara tetangga Jepang, kata kantor Han.
Gedung Putih dalam jumpa pers mengatakan bahwa presiden AS,”menyampaikan apresiasinya atas ketahanan demokrasi dan supremasi hukum di ROK,” menggunakan singkatan nama resmi negara tersebut, Republik Korea.
Han mengumpulkan kabinetnya dan Dewan Keamanan Nasional segera setelah pemungutan suara pemakzulan hari Sabtu dan berjanji untuk mempertahankan kesiapan militer untuk mencegah pelanggaran keamanan nasional.
Ia berbicara melalui telepon dengan komandan Pasukan AS di Korea, menyatakan kekhawatiran tentang kemungkinan Korea Utara dapat mencoba melakukan provokasi militer, seperti meluncurkan rudal balistik atau serangan siber, kata Yonhap, mengutip kantor Han.
Mitra Korea Selatan ingin melihat kepemimpinan sementara yang kredibel dan konstitusional dibentuk sesegera mungkin, kata Philip Turner, mantan duta besar Selandia Baru untuk Korea Selatan.
“Mereka akan senang melihat Perdana Menteri Han mengambil alih jabatan sebagai penjabat presiden,” katanya. “Dia cakap, berpengalaman, dan sangat dihormati di ibu kota asing.”
Tetapi bahkan dengan adanya presiden sementara, mitra internasional menghadapi ketidakpastian selama berbulan-bulan sebelum presiden baru dapat dipilih dan pemerintahan baru dibentuk, tambah Turner.
Mahkamah Konstitusi memiliki waktu hingga enam bulan untuk memutuskan apakah akan memberhentikan atau mengembalikan jabatan Yoon.
Jika ia diberhentikan atau mengundurkan diri, pemilihan umum baru akan diadakan dalam waktu 60 hari.
Dampak Ekonomi Korea Selatan
Saham Korea Selatan naik untuk sesi keempat berturut-turut pada hari Jumat di tengah harapan bahwa ketidakpastian.
Kebijakan politik akan mereda setelah pemungutan suara pemakzulan di parlemen, yang menyusul pemungutan suara yang gagal seminggu sebelumnya.
Pemimpin Partai Demokrat Lee mengatakan masalah yang paling mendesak adalah kemerosotan konsumsi yang disebabkan oleh kurangnya permintaan domestik dan pengurangan peran fiskal pemerintah.
Ia menyerukan dibentuknya Dewan Stabilitas Nasional untuk Pemerintahan yang terdiri dari pemerintah dan parlemen untuk membahas keuangan, ekonomi, dan penghidupan publik.
“Penting untuk segera membahas anggaran tambahan,” ungkap Lee.
Ia juga menambahkan bahwa tindakan tersebut dapat mendukung usaha kecil, dan investasi terkait kecerdasan buatan serta infrastruktur untuk mencoba mengatasi kekurangan energi.
Parlemen, yang dikendalikan oleh partai Lee, meloloskan rancangan undang-undang anggaran 2025 senilai 673,3 triliun won ($470,6 miliar) pada hari Selasa.
Yang telah memangkas usulan pemerintah sebesar 677,4 triliun won, tanpa mencapai kesepakatan dengan Partai Kekuatan Rakyat Yoon dan pemerintah.
Secara hukum, parlemen tidak dapat menambah anggaran pemerintah, dan pada saat itu Partai Demokrat mengatakan anggaran tambahan mungkin diperlukan untuk mengatasi pengeluaran untuk penghidupan rakyat.
Partai tersebut mengatakan pemotongan tersebut sebagian besar dilakukan pada dana cadangan untuk pemerintah, biaya bunga, dan dana yang dialokasikan untuk kantor kepresidenan, jaksa penuntut, dan auditor untuk operasi rahasia.
Pemerintah menuduh parlemen menunda proyek-proyek untuk usaha kecil dengan pemotongan tersebut.
Kebuntuan mengenai masalah anggaran menjadi salah satu alasan yang dikemukakan Yoon untuk memberlakukan darurat militer.
Otoritas keuangan Korea Selatan berjanji pada hari Minggu untuk bertindak sesuai kebutuhan guna menstabilkan pasar.
Sementara menteri keuangan mengatakan ia akan mengumumkan rencana kebijakan ekonomi pada akhir tahun. (**Dilansir dari Reuters – RED**).
