Beranda BENGKULU Setelah Diprotes Perbup No 05 Tahun 2022 Ditunda

Setelah Diprotes Perbup No 05 Tahun 2022 Ditunda

perbup
Perbup Kabupaten Bengkulu Selatan No 05 Tahun 2022, tentang pedoman kerjasama publikasi pemerintah dengan media ditunda.

Penundaan Perbup No 05 Tahun 2022 ini dilakukan karena mendapat protes dari wartawan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan.Senin 21/02/2022.

Penundaan penerapan  Perbub No 05 Tahun 2022  ini, disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Sumanto, setelah menggelar pertemuan dengan perwakilan wartawan yang Aliansi Pers Nasional Bengkulu Selatan.

BACA JUGA  2022 Terapkan Kurikulum Baca Tulis Al-Qur'an

perbup

Di hadapan para insan Pers Bengkulu Selatan Sumanto menjelaskan, dirinya mengapresiasi para insan Pers yang telah memberikan masukan dan kritiknya, Peraturan Bupati  tersebut masih ada kekeliruan dan masih ada yang harus di perbaiki.

Saya sampaikan apresiasi kepada kawan-kawan Pers Bengkulu Selatan atas kritikan dan masukannya, berdasarkan masukan dari kawan-kawan ternyata masih ada kekeliruan,” ujar Sumanto.

perbup

Dalam waktu dekat akan digelar pertemuan dengan beberapa unsur perwakilan media di Bengkulu Selatan, “tujuannya untuk melakukan pembahasan revisi Perbup 05 tahun 2022,” lanjut Sumanto.

Di tempat yang sama, Koordinator aksi Aliansi Pers Nasional Yon Maryono menyampaikan, Polemik Perbup 05 tahun 2022 yang menjadi bola liar di kalangan insan Pers, hari ini sudah  mendapat jawaban dari Kepala Dinas Kominfo dan Kabag Hukum Pemda Bengkulu Selatan.

BACA JUGA  Pencabulan Anak Terjadi Lagi di Bukittinggi

perbup

Berdasarkan hasil kesepakatan dari pertemuan antara perwakilan Pemkab Bengkulu Selatan dengan perwakilan Wartawan, yang di tuangkan dalam berita acara hasil rapat, bahwa Peraturan Bupati No 05 tahun 2022 ditunda alias belum berlaku,

“Perbup No 05 tahun 2022 belum diberlakukan, ditunda dulu, setelah ini akan ada pertemuan lanjutan untuk menindak lanjuti Perbup tersebut,” ujar Yon Maryono

“Para insan Pers di Bengkulu Selatan tetap akan  konsisten dengan tuntutan yang telah disampaikan, yaitu Bupati diminta untuk merevisi bahkan membatalkan Peraturan tersebut,” pungkas Yon Maryono. (Q-74)

BACA JUGA  Bupati Gusnan Bagikan Kartu JKN-KIS
Artikel sebelumyaTiga Tim Dayung Kapuas Hulu Borong Piala di Mempawah
Artikel berikutnyaPenemuan Mayat Bayi di Tepian Sungai Jelai Ketapang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.