Beranda NASIONAL Problem Konstitusi Harus Disikapi sebagai Negarawan

Problem Konstitusi Harus Disikapi sebagai Negarawan

konstitusi
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak semua pihak menyikapi problem Konstitusi, seperti Undang-Undang Dasar hasil Amandemen 1999-2002 dalam posisi sebagai seorang negarawan.

Karena konstitusi menyangkut kedaulatan rakyat sebagai pemilik sah negara ini.

“Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk taat konstitusi. Tetapi saya melihat ada persoalan kedaulatan rakyat di dalam konstitusi kita hasil Amandemen 1999-2002,” ucapnya

“Sehingga saya harus mengambil posisi sebagai negarawan, dengan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya,” tukas LaNyalla.

BACA JUGA  Keributan antara Arteria dan Anak Jenderal Berbuntut Panjang

Dikatakan LaNyalla, untuk bertindak sebagai negarawan, dirinya harus adil sejak dalam pikiran, jernih sejak dari hati dan harus memadukan akal, pikir dan dzikir.

Hal itu disampaikan saat membuka Focus Group Discussion tentang ‘Amandemen Konstitusi Dalam Rangka Mengembalikan Kedaulatan Rakyat’, di Kantor Daerah DPD RI Provinsi DIY, Kamis (23/6/2022).

LaNyalla mengaku bisa saja bersikap egois dan mengusulkan gagasan Amandemen ke-5 hanya dipakai untuk mendorong penguatan kelembagaan DPD RI. Namun, ia lebih ingin melihat dari perspektif yang lebih fundamental.

BACA JUGA  Kontraktor dan Pelindo Diduga Kongkalikong Dalam Proyek Siluman BUMN

“Bagi saya Amandemen itu semakin membuat Indonesia menjadi sekuler, liberal dan kapitalistik. Inilah penyebab ketidakadilan yang lebih nyata,” jelas LaNyalla

“Dan akibatnya adalah kemiskinan struktural yang sulit dientas. Sehingga menyebabkan negara tidak bisa mewujudkan hakikat dari cita-citanya, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” paparnya.

konstitusi

Ketidakadilan dan kemiskinan struktural dilihat langsung LaNyalla saat dirinya berkeliling ke 34 Provinsi dan lebih dari 300 Kabupaten/Kota sebagai Ketua DPD RI. Menurutnya, kedua permasalahan itu tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang kuratif dan karitatif maupun pendekatan parsial dan sektoral.

BACA JUGA  Bendera Merah Putih Tidak Boleh Dikibarkan di Piala Thomas, Ternyata Ini Penyebabnya

“Karena penyebabnya ada di hulu. Arah Konstitusi kita yang meninggalkan mazhab perekonomian kesejahteraan yang menitikberatkan kepada pemerataan,” imbuhnya

“Dan penentu arah perjalanan bangsa, sejak Amandemen itu, diberikan tunggal kepada partai politik. Elemen civil society dan non-partisan tidak punya ruang,” imbuhnya lagi

Dikatakan LaNyalla, dirinya tidak mengatakan bahwa UUD 1945 naskah Asli sempurna. Tetapi perubahan besar-besaran di tahun 1999-2002 silam telah membuat bangsa ini meninggalkan Pancasila sebagai grondslag negara ini. Sehingga yang terjadi kedaulatan rakyat dibajak oleh partai politik.

BACA JUGA  Penyandang Disabilitas & Komitmen Kemnaker di Sektor Ketenagakerjaan

“Akibatnya sekarang semakin kuat oligarki ekonomi yang menyandera kekuasaan dan memaksa kebijakan berpihak kepada mereka melalui lahirnya sejumlah Undang-Undang yang merugikan rakyat dan menyimpang dari semangat demokrasi dan ekonomi Pancasila,” urainya.

“Bagi saya, membajak kedaulatan rakyat adalah tindakan durhaka kepada para pendiri bangsa, durhaka kepada para pahlawan yang merelakan nyawanya,” kata LaNyalla

“Padahal semua itu mereka lakukan demi kemerdekaan dan demi perwujudan kedaulatan rakyat, dan demi satu harapan mulia supaya tumbuh generasi yang lebih sempurna dari mereka,” ujarnya.

BACA JUGA  Awasi Penyaluran Solar Bersubsidi

Tetapi apa yang tumbuh hari ini adalah Oligarki Ekonomi yang menyatu dengan Oligarki Politik untuk menyandera kekuasaan, agar negara  tunduk dalam kendali mereka.

konstitusi

Karena itu, tambahnya, untuk memperbaiki Indonesia, harus dimulai dengan memurnikan kembali demokrasinya. Dengan mengembalikan demokrasi yang selama ini dibajak kalangan oligarkis yang rakus, kepada kaum intelektual yang beretika, bermoral dan berbudi pekerti luhur.

“Sehingga tidak ada pilihan bagi saya, untuk terus mendorong kesadaran seluruh elemen bangsa, bahwa kita harus kembali ke Pancasila,” tukas LaNyalla

BACA JUGA  Kejagung RI Tetapkan 4 Tersangka Mafia Ekspor Minyak Goreng

“Kita harus kembalikan Konstitusi Negara ini kepada nilai-nilai Pancasila yang tertulis di dalam Naskah Pembukaan Konstitusi kita. Kita harus kembali kepada sistem Demokrasi yang sesuai dengan watak dasar dan DNA Asli bangsa Indonesia, yang telah dirumuskan dan disusun oleh para pendiri bangsa kita,” tuturnya.

Perjuangan dan ikhtiar untuk mengembalikan Kedaulatan Rakyat, kalau dalam terminologi Islam, kata LaNyalla, bersifat Fardhu Ain alias wajib bagi setiap warga bangsa Indonesia. Bukan bersifat Fardhu Kifayah lagi. Dan Kedaulatan Rakyat tersebut memang harus dijamin di dalam Konstitusi.

BACA JUGA  Rumah Sedekah Adalah Rumah Kebajikan

“Oleh karena itu, perjuangan mengembalikan kedaulatan rakyat melalui Konstitusi adalah langkah yang benar. Sehingga wajib didukung oleh seluruh elemen bangsa. Yang tidak setuju atau menolak upaya ini, jelas dia adalah pengkhianat rakyat,” pungkasnya.

Hadir sebagai narasumber dalam FGD, Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno (Guru Besar Ilmu Budaya UGM), Prof. Sofian Effendi, M.A., M.P.I.A., Ph.D. (Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM), Prof. Dr. Kaelan, M.S. (Guru Besar Filsafat UGM) dan Dr. Zainal Arifin Mochtar (Lektor Kepala Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada).(*)

BACA JUGA  Indonesia Butuh Sosok Pemberani Menyuarakan Kebenaran dan Aspirasi Rakyat

SIARAN PERS
Ketua DPD RI Kamis, 23 Juni 2022

Artikel sebelumyaRS CM Raih Penghargaan Dari BPJS Kesehatan
Artikel berikutnyaWakil Walikota Langsa Launching Gampong Bersih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.