Jakarta, Redaksi Satu | Sumber energi minyak bumi, merupakan kebutuhan rutinitas bagi masyarakat luas terutama Indonesia.
Namun sedikit terjadi gesekan dari dipicu dari Singapura, dimana atas penahanan terkait dua kapal kargo berisikan minyak mentah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, peristiwa penahanan dua kapal kargo minyak, yang berasal dari Singapura.
Informasi tersebut disampaikan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Menurut Bahlil, kejadian ini menjadi perhatian serius pemerintah karena berkaitan dengan stabilitas pasokan energi nasional.
Terutama menjelang Idul fitri 2026 yang biasanya, diiringi peningkatan kebutuhan energi, saat menjelaskan.pada media CNBC Indonesia.
Ia menjelaskan, dua kargo minyak tersebut sebelumnya telah dibeli oleh PT Pertamina (Persero) melalui mekanisme perdagangan dengan perantara atau trader internasional.
Kapal pengangkut bahkan telah berlayar dan memasuki perairan Indonesia, sebelum akhirnya diminta kembali oleh pihak penjual.
Bahlil menyebut keputusan tersebut terjadi secara mendadak, meskipun proses pembelian telah dilakukan sesuai prosedur.
Ia menilai kondisi pasar energi global saat ini sangat kompetitif, sehingga praktik perdagangan normal kerap diabaikan.
Keterbatasan pasokan minyak di tengah tingginya permintaan global, membuat sejumlah trader lebih memilih menjual komoditas kepada pihak yang menawarkan harga lebih tinggi.
Menanggapi situasi tersebut, pemerintah bersama Pertamina segera mengambil langkah tegas dengan mengajukan komplain resmi.
Kepada pihak penjual serta menyiapkan langkah hukum, apabila kesepakatan tidak dipenuhi.
Bahlil menegaskan, sikap tegas ini juga sejalan dengan arahan Presiden agar kepentingan energi nasional tetap terlindungi.
Hasilnya, pihak penjual akhirnya bersedia, mengembalikan dua kargo minyak tersebut ke Indonesia.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam sidang kabinet, pengiriman ulang dijadwalkan tiba pada 18 Maret.
Pemerintah memastikan langkah cepat ini dilakukan untuk, menjaga stabilitas pasokan energi nasional agar tetap aman bagi masyarakat.
