REDAKSI SATU – Dugaan penyimpangan Dana PIP mulai terbongkar ke Publik pada saat Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas melaksanakan Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, pada Rabu 19 Februari 2025, pagi.
Terkait dugaan penyimpangan dana PIP tersebut, massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas menyampaikan bahwa pihaknya sudah merasa resah karena saat ini marak terjadi yaitu dugaan penyalahgunaan pemotongan/atau pemangkasan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang terjadi di Kabupaten Sambas.
Bahwa berdasarkan aturan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2010 dan Persesjen Nomor 19 Tahun 2024 Pasal 1 (Ayat 1) Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan.
“Namun pada kenyataannya, dana yang diperuntukan untuk pelajar yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan sampai saat ini, detik ini, kami tidak ada melihat dan mendengar tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat merespon terkait permasalahan ini, padahal kasus ini sudah sangat marak di Kabupaten Sambas,” ungkap massa Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas.
Massa Aksi Unjuk Rasa menilai, bahwa pemotongan/atau pemangkasan Dana PIP adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan dengan alasan apapun, karena besaran nominal penerima baik jenjang SD, SMP, SMA/sederajat sudah diatur dalam regulasi yang sudah kami sebutkan di atas.
“Bahwa Tindakan tersebut adalah Tindakan yang bersifat melawan hukum,” tandasnya.
Berdasarkan dugaan tindakan tersebut Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
1. Meminta DPRD Provinsi kalimantan Barat menghadirkan kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat untuk mengklarifikasi.
2. Meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Inspektorat Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP) terkait dana PIP.
3. Mendesak DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Dana PIP
4. Menindak tegas oknum yang terbukti menyalahgunakan Dana PIP
5. Mengecam segala bentuk Intimidasi terhadap penerima PIP