REDAKSI SATU – Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat (BPM Kalbar) menyampaikan 4 (empat) point tuntutan, dan meminta kepada Menteri terkait untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PLN di wilayah Kalimantan Barat yang sudah merugikan dan membuat keresahan masyarakat akibat pemadaman listrik PLN sejak tanggal 2 Juli 2026 hingga saat ini.
4 point tuntutan yang disampaikan oleh ratusan massa BPM Kalbar tersebut, disampaikan pada saat melakukan Aksi Unjuk Rasa di kawasan Kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat, Jalan Adisucipto , Kabupaten Kubu Raya, pada Rabu 8 Juli 2026, sore.
Dalam aksi unjuk rasa ini, massa BPM Kalbar merasa sangat kecewa karena tidak bisa bertemu langsung dengan General Manager (GM) Kantor PLN UID Kalbar.
Berikut 4 (empat) point tuntutan yang disampaikan oleh massa BPM Kalbar melalui Ketua Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat, Gusti Eddy, yakni sebagai berikut;
1). Hentikan pemadaman brutal, segera pulihkan pasokan listrik secara total di seluruh wilayah Kalimantan Barat tanpa ada alasan penundaan;
2). Jangan bebani rakyat. Menuntut pemerintah daerah dan PLN untuk tidak membebankan, beban biaya Negara atau pun kerugian operasional kepada Rakyat ditengah penurunan daya beli Rakyat. Menolak keras kompromi tarif atas pelayanan yang buruk.
3). Kompensasi nyata bagi UMKM dari Warga, PLN wajib memberikan ganti rugi langsung berupa pembebasan biaya beban atau potongan tarif, serta menganti kerusakan alat elektronik milik Warga, PKL, Warkop, dan Pelaku Usaha terdampak;
4). Jaminan fasilitas publik, menjamin pasokan listrik tanpa gangguan untuk sektor krusial seperti Rumah Sakit, Puskesmas, tempat Ibadah, dan pengolahan air bersih.
“Kami dari BPM mengecam terhadap pemadaman listrik yang dinilai telah mengganggu aktivitas warga, dunia usaha, hingga pelaku usaha mikro dan mengengah (UMKM),” ujar Gusti Eddy.
Peristiwa pemadaman listrik PLN yang terjadi sejak tanggal 2 Juli 2026, merupakan preseden buruk yang dilakukan oleh pihak PLN di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, massa Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat secara tegas meminta kepada Menteri terkait agar memberikan atensi terhadap persoalan ini.
“Saya minta Menteri terkait untuk melakukan evaluasi, ini nggak beres kalau seperti ini ya. Ini sejarah loh kita tinggal di Kalbar, dan selama ini tidak pernah terjadi seperti ini, makanya tadi kita kasi simbol lilin bahwa itu sebagai pukulan, kita kembali ke jaman dahulu itu kan tidak mungkin,” tandasnya.
Tidak hanya itu, BPM Kalbar juga menekankan agar dilakukan evaluasi total terhadap kinerja Manager Komunikasi Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat.
