Oknum Bank BRI Diduga Cukong Tambang Ilegal di Silat Hilir

REDAKSI SATU – Ketua Tim Survei Kredit Usaha Rakyat (KUR) unit kerja Bank BRI Silat Hilir diduga kuat sebagai Cukong atau aktor intelektual untuk memodali dan mengambil hasil dari praktik aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Dugaan kuat terhadap oknum pada unit kerja Bank BRI Silat Hilir tersebut disampaikan langsung oleh Narasumber melalui keterangan tertulis WhatsApp kepada media online Redaksi Satu, Kepala Koordinator Perwakilan Kalimantan Barat, Kamis 19 November 2026, siang.

“Seorang oknum yang disebut berinisial AR, yang disebutkan menjabat sebagai Ketua Tim Survei Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada salah satu unit kerja Bank BRI unit Silat Hilir, diduga berperan sebagai penyandang dana bagi pekerja tambang,” ungkapnya.

BACA JUGA  Satgas Preventif OMB Kapuas 2024 Polda Kalbar Jaga Ketat Gudang Logistik Pemilu 
Bank BRI
Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga kuat melibatkan oknum pegawai Bank BRI unit Silat Hilir, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Narasumber juga menyebut bahwa penyaluran dana dilakukan melalui perantara, sebelum hasil tambang dikumpulkan dan disetorkan kepada seorang inisial AR oknum pegawai Bank BRI unit Silat Hilir

Selain sosok inisial AR yang diduga kuat sebagai Cukong, seorang inisial AN pun muncul yang diduga kuat berperan sebagai penyedia alat dan bahan kimia.

“Seorang warga berinisial AN, yang disebut beraktivitas di wilayah Kilometer 11, diduga berperan sebagai penyedia sarana mesin penunjang tambang sekaligus pemasok Merkuri yang digunakan dalam proses amalgamasi pemisahan emas,” tandasnya.

BACA JUGA  Kapolda Kalbar Pimpin Upacara Sertijab Pejabat Utama dan Kapolres Jajaran

Namun hingga berita ini dipublikasikan, para pihak yang diduga kuat dalam pusaran praktik aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di wilayah Kecamatan Silat Hilir tersebut belum ada keterangan resmi dari para pihak terkait.

Sebagai edukasi dan informasi, berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang berbunyi Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan/laporan, menghilangkan data rekening, atau tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang dapat dipidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda miliaran rupiah.

BACA JUGA  BPM Akan Turunkan 1.000 Massa Geruduk Kantor PLN UID Kalbar

Sedangkan Pertambangan Emas Tanpa ilegal (PETI) melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang telah diubah (terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 dan UU Nomor 2 Tahun 2025), dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Selanjutnya bagi Penampung, pembeli, atau pengolah hasil tambang ilegal dapat dijerat dengan pasal 161 Undang-undang Minerba. Tidak hanya itu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pasal 69, Pasal 98, Pasal 104, dan Pasal 109 juga mengatur larangan merusak/mencemari lingkungan, pembuangan limbah (seperti merkuri atau sianida), serta kegiatan tanpa izin lingkungan.

BACA JUGA  Pemuda Dayak Kalbar Desak Kepolisian usut Aktor di Balik Pemukulan Glorio Sanen
BACA JUGA  Pendidikan Menunjang Ilmu Pengetahuan Bagi Siswa
BACA JUGA  Imbas Pembobolan Uang Nasabah Rp 17 Miliar, PMII Kubu Raya Desak Copot Dirut Bank Kalbar

Trending Topic

Related news