Beranda DAERAH Publik Pertanyakan Postur APBD 2021 Ala Pemkab Limapuluh Kota

Publik Pertanyakan Postur APBD 2021 Ala Pemkab Limapuluh Kota

Publik
Limapuluh Kota | redaksisatu- Publik luas di Limapuluh Kota- Sumatera Barat, terlihat kaget serta geram menyikapi kebijakan yang disepakati Eksekutif dan Legislatif, atas postur APBD ( Induk ) dan APBD (P) tahun 2021, diketahui hibahkan anggaran ke instansi vertikal, dituduh blunder dan berpotensi dijerat UU Tipikor RI.

Kekecewaan publik khususnya masyarakat mengetahui adanya kebijakan blunder Pemerintahan Limapuluh Kota dibawah kendali, bupati Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, notabene kader Partai Golkar bersama Legislatornya yang dinakhodai, Deni Asra, kader partai Gerindra itu, terungkapnya postur APBD ( Induk ) dan APBD (P) tahun 2021, berpotensi sarat KKN, terkait hibah pada lembaga vertikal itu tidak diperbolehkan.

Tidak terkecuali publik, permerhati politik dan hukum, Adi Surya, SH, MH, merasa muak serta geram menyikapi, karena disebutkan mantan Ketua LBH Padang itu, ” sumber pendanaan itu tidak boleh ganda. Pertama, yang perlu di ingat Polres dan Kejaksaan Negeri adalah lembaga vertikal di bawah kendali Polri dan kejaksaan agung.

Kekecewaan publik Luak Limopuluh itu heboh menyimak adanya alokasi dana hibah ke instansi vertikal, seyogyanya bersumber pendanaannya APBN yang sama sama diketahui di Polri dan Kejaksaan Agung, semua sudah di plot untuk penggunaannya pada DIPA. Kemudian yang kedua, kok ada pekerjaan yang di tanggung biayanya oleh APBD?, masa APBN dibiayai oleh APBD, anehkan,” tandasnya.

Publik Luak Limopuluh yang disuarakan Adi Surya, ” Hal itu tentunya patut di curigai adanya dugaan bupati dan ketua DPRD Limapuluh Kota, telah menyalahgunakan wewenang dan mesti telusuri yang disinyalir, selain mengangkangi aturan juga adanya terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang terindikasi korupsi, demikian kesalnya.

Adi pertanyakan, seyogyanya, pihak Bappeda dalam melakukan perencanaan, peruntukkan keuangan daerah itu, dapat membaca aturan dengan jelas, jangan justru dikangkangi.

Sejauh ini, perlu sama sama diketahui, apa dasar pihak Bappeda dan juga termasuk didalamnya tim TAPD, menganggarkan pembiayaan untuk lembaga vertikal tersebut, ujar Adi.

BAPPEDA, atas dasar apa merancang anggaran hibah ke instansi vertikal, sehingga APBD boleh membiayai lembaga vertikal. Ini jelas ada indikasi, yang perlu sama sama kita telusuri, agar masyarakat tahu seperti apa pengelolaan pada pemerintahan saat ini,” demikian Ady.

Adi Surya, ” kita heran, kenapa bupati ngotot alokasikan APBD daerah berikan hibah kepada instansi vertikal ?. Padahal sebagian masyarakat Limapuluh Kota belum menikmati kemerdekaan sampai saat sekarang?.

Pihaknya serukan, sudah saatnya tokoh tokoh Limapuluh Kota untuk lakukan class action terhadap perilaku bupati karena tidak ada anggaran yang berbasis kesejahteraan dan berpihak kepada rakyat Limapuluh Kota, ajaknya.

Mewakili publik Adi Surya menanggapi, ihwalnya penyusunan APBD acuannya tidak hanya berdasarkan satu Permendagri saja juga ada UU Keuangan Negara yang melarang APBD dihibahkan kepada instansi vertikal.

Selain itu tegas Adi Permendagri hanya membolehkan menghibahkan untuk kepentingan sosial yang ada maximalnya bukan kepada instansi vertikal, demikian tegas Ady.

Salah satu azaz kepatutan dan capaian visi misi daerah pun tak masuk sesuai dengan UU Keuangan Negara tentang pedoman penyusunan KUA APBD, imbuhnya.

Ini yang kita lihat tidak ada kajian kritis dari anggota DPRD Limapuluh Kota, maka postur APBD Limapuluh Kota hasilnya tidak responsif terhadap realita ditengah- tengah masyarakat dan kebutuhan Limapuluh Kota.

Ihwal kekecewaan publik / masyarakat yang dituduh ” Blunder” karena tercium aroma tak sedap, terkait Keputusan Bupati Limapuluh Kota, diketahui setidaknya ada 17 paket Hibah untuk Instansi Vertikal ( Polres, Koramil dan Kacabjari ) senilai Rp.3 miliar lebih.

Hal tersebut tertuang dalam sebuah Dokumen berupa Keputusan Bupati Limapuluh Kota, dengan Nomor : 378 tahun 2021, tanggal 23 November 2021, tentang penetapan Penerima Hibah dan Bantuan sosial berupa uang maupun barang yang bersumber dari APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota Tahun Anggaran 202, dengan nilai lebih dari Rp.3 milyar yang bersumber dana APBD 2021.

Soalnya, alokasi 17 Paket hibah tersebut normatifnya tertuang dalam KUA-PPAS tahun 2021 yang diusulkan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dari sisi Eksekutif, dan dibahas oleh Legislatif (DPRD).

Padahal, secara legal, menurut pasal 27 dan 28 PP No.12 tahun 2019 dengan turunannya Permendagri No.77 tahun 2020 bahwa : Klasifikasi tentang Rancangan Perda tentang APBD dirinci menurut urusan pemerintah daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Klasifikasi APBD keberapakah yang digunakan oleh DPRD kabupaten Limapuluh Kota dalam pengesahan Anggaran Hibah untuk Instansi Vertikal tersebut dalam sidang Paripurna tidak diatur secara spesifik.

Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota sekaligus Ketua Banggar ( Badan Anggaran ) , Deni Asra ketika diminta konfirmasi terkait hal tersebut di Ruangannya, menyatakan : ” Sudah diputuskan di banggar lalu disahkan di paripurna. Sudah sesuai dengan UU, sah sah saja ada bantuan Pemda untuk Instansi Vertikal ” pungkasnya kepada awak media, Selasa 21 Desember 2021.

Selain publik, 8 Fraksi di DPRD Kabupaten Limapuluh juga kami mintakan konfirmasinya. Beberapa Fraksi menyatakan tidak tau, yang lainnya menyatakan tidak dibuka ruang diskusi di banggar ataupun di Paripurna, ada yang tidak menjawab.

Ketua TAPD ( Tim Anggaran Pemerintah Daerah ) Kabupaten Limapuluh Kota dan juga merupakan Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kabupaten Limapuluh Kota Widya Putra juga bukan saja enggan berkomentar, malah terkesan tidak bersedia memberikan komentar walaupun sudah berjumpa bertatapan muka, tidak tau apa alasannya? Takut ?

Bupati Limapuluh Kota Syafarudin Dt.Bandaro Rajo selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah yang punya wewenang tak terbatas dalam penyusunan Postur APBD TA 2021 juga tidak bersedia menjawab konfirmasi Awak media via WA di No. HP : 0823-1607-xxxx dan 0813-6312-xxxx. ( E/S )

Artikel sebelumyaProsesi Jajar Hormat Sambut Kapolda Kalbar yang Baru
Artikel berikutnyaBengkulu Terima Penghargaan Terbaik 4 Dari Ombudsman RI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.