REDAKSI SATU – Direktorat Reserse Kriminal Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Kalimantan Barat mengungkap dua kasus, Tindak Pidana Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Non Prosedural jaringan Malaysia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jaringan Tiongkok dengan modus menikahkan atau pengantin pesanan antara Korban dengan seorang pria.
Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal TPPA–TPPO Polda Kalbar, Kombes Pol Rusdiani didampingi Kabid Humas Kombes Pol Bambang Suharyono dalam Konferensi Pers di Balai Kemitraan, Mapolda Kalbar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, Senin 9 November 2026. Turut Hadir, pihak Imigrasi Azriyal dan perwakilan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.
Direktur Reserse Kriminal PPA-PPO Polda Kalbar, Kombes Pol Rusdiani mengatakan, bahwa pengungkapan kasus TPPO tersebut berawal dari informasi pada tanggal 20 Oktober 2026 dan Laporan Polisi (LP) serta Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 22 Oktober 2026.
Terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut, Tim Penyidik pun melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang Saksi JC, SY, NP, LCK, RW dan menetapkan 2 (dua) orang Perempuan sebagai Tersangka yang diduga berperan sebagai perantara atau Mak Comblang.
“Dua orang perempuan yang ditempatkan sebagai Tersangka yakni inisial L (42) dan LKS (36) diduga sebagai pelaku Mak Comblang yang saat ini di Rutan Polda Kalbar,” ungkap Kombes Pol Rusdiani.
Dari hasil pemeriksaan terungkap, bahwa sindikat TPPO jaringan Tiongkok tersebut telah beraksi sebanyak empat kali. Dua korban sebelumnya sudah berhasil dikirimkan ke China. Sementara itu, upaya pengiriman pada aksi ketiga sempat gagal akibat terjaring pihak Imigrasi di Jakarta. Kegagalan tersebut membuat sindikat mencari korban keempat sebagai pengganti, yang akhirnya berhasil digagalkan oleh Polda Kalbar di Bandara Supadio.
Modus kedua Tersangka L dan LKS yaitu membawa korban (calon pengantin) ke China untuk dinikahkan dengan WNA Asal China (Tiongkok), yang sebelumnya sudah dilaksanakan pertunangan dengan diberikan cincin dan gelang emas serta uang mahar sebesar 30 Juta.
“Para Tersangka mendapatkan keuntungan berupa fasilitas perjalanan gratis ke China yang ditanggung pihak luar negeri, uang satu juta setengah (Rp1,5 juta),” ungkapnya.
Tidak hanya menetapkan dua orang Tersangka, dalam perkara tersebut Tim Penyidik TPPA-TPPO Polda Kalbar telah mengamalkan sejumlah Barang-bukti (BB). Barang-bukti yang telah diamankan tersebut, yakni diantaranya 3 unit Handphone; 5 lembar Fotocopy Paspor; 8 lembar Fotocopy Chinese Visa; 1 buah cincin emas; 1 buah gelang emas; 1 lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK); 1 lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran; 1 lembar E-Ticket Departure Flight Pontianak (PNK) – Jakarta (CGK); 1 lembar E-Ticket Departure Flight Jakarta (CGK) – Xiamen (XMN); 1 lembar Voucher Hotel Sans Vibes Joe Hotel Soekarno Hatta Airport; 1 lembar Booking Apartemen Holiday Inn Express Xiamen City Center, Xiamen Fujian, Tiongkok; 1 lembar E-Ticket Departure Flight Xiamen (XMN) – Jakarta (CGK).
Tidak hanya itu, Tim Penyidik PPA-PPO Polda Kalbar telah mengamankan sejumlah Barang-bukti Uang tunai sebesar 4.107 Yuan dengan pecahan; 100 Yuan sebanyak 40 lembar; 50 Yuan sebanyak 1 lembar; 20 Yuan sebanyak 1 lembar; 10 Yuan sebanyak 3 lembar; 5 Yuan sebanyak 1 lembar; 1 Yuan sebanyak 2 lembar. 1 lembar Arrival Card (Kartu Kedatangan) atas nama Nopriyanto dengan kota tujuan Xiamen, China.
Direktur Reserse Kriminal PPA-PPO Polda Kalbar, Kombes Pol Rusdiani menegaskan, atas perbuatannya tersebut, para Tersangka L dan LKS dikenakan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hingga saat ini, Tim Penyidik PPA-PPO Polda Kalbar masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Tidak hanya kasus TPPO, dalam kesempatan ini, Kombes Pol Rusdiani juga mengungkap Kasus Tindak Pidana Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Non Prosedural jaringan Malaysia dan menetapkan 1 orang laki-laki buruh harian lepas inisial HB (36) sebagai Tersangka.
Modus Tersanka HB, membantu korban Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia untuk bekerja di Perkebunan Sawit secara tidak resmi atau non Prosedural.
Atas perbuatannya, Tersangka HB pun dikenakan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Kabid Humas Polda Kalbar menambahkan bahwa pengungkapan kedua kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Kalbar dalam melindungi masyarakat dari praktik perekrutan pekerja migran ilegal dan tindak pidana perdagangan orang.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri maupun perkawinan lintas negara yang tidak melalui prosedur resmi. Pastikan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila menemukan indikasi perdagangan orang atau perekrutan ilegal, segera laporkan kepada kepolisian,” tegas Bambang.
