Redaksisatu – Aksi warga Dukuh Grijo, Desa Jagoan, Kecamatan Sambi, Boyolali, menanam pohon pisang di badan jalan yang rusak bukanlah sekadar keusilan atau sindiran murahan.
Ia adalah bahasa protes rakyat kecil—sunyi, jenaka, namun menghantam tepat di jantung persoalan: abainya pemerintah terhadap jalan rusak sebagai kebutuhan dasar warganya.
Ketika delapan pohon pisang berdiri di tiga titik jalan berlubang, pesan yang disampaikan jauh lebih keras daripada teriakan di media sosial. Spanduk bertuliskan “Sopo sing nandur bakal ngunduh. Iki tanggung jawab sopo?”
Satu pertanyaan sederhana yang seharusnya membuat para pengambil kebijakan menjadi risi. Siapa yang menanam, dialah yang akan menuai.
Jika jalan dibiarkan rusak, jangan heran bila kecelakaan, biaya logistik tinggi, dan keterisolasian sosial-ekonomi ikut dituai warga.
Ironinya, warga harus memakai simbol “ketahanan pangan” untuk menagih hak paling dasar: jalan yang layak. Di tengah gembar-gembor pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kenyataan di lapangan sering kali berseberangan.
Jalan rusak bukan sekadar soal aspal; ia adalah urat nadi ekonomi desa. Ia menentukan akses ke sekolah, puskesmas, pasar, dan keselamatan pengguna jalan.
Aksi tanam pisang ini mengingatkan kita pada paradoks pembangunan: anggaran ada, rencana ada, slogan ada—tetapi kehadiran nyata di desa sering tak terasa.
Ketika warga memilih cara kreatif dan damai, itu menandakan satu hal: ruang dialog formal telah macet. Protes berubah menjadi simbol karena telinga penguasa terlalu lama tertutup.
Lebih dari itu, peristiwa ini menelanjangi cara pandang yang keliru terhadap partisipasi warga. Alih-alih dicibir atau dianggap mempermalukan pemerintah, aksi semacam ini semestinya dibaca sebagai alarm dini. Warga tidak meminta panggung; mereka meminta perbaikan.
Pemerintah daerah—dan semua pemangku kepentingan—perlu menjawab pertanyaan di spanduk itu dengan tindakan, bukan klarifikasi.
Turun ke lokasi, tetapkan target perbaikan, buka data anggaran secara transparan, dan libatkan warga dalam pengawasan. Itulah jalan keluar yang bermartabat.
Pada akhirnya, pohon pisang di jalan rusak adalah cermin. Ia memantulkan wajah kita bersama: apakah pembangunan sungguh berpihak pada kebutuhan paling dasar rakyat, atau sekadar berhenti di baliho dan laporan akhir tahun? (Kontributor: Jiyono)
Disclaimer: Informasi dalam tulisan ini diperoleh dari keterangan warga setempat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya dan disampaikan untuk kepentingan publik agar mendapat perhatian pemerintah. Tulisan ini merupakan opini warga sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan tidak mewakili sikap redaksi media mana pun
