Jakarta – Ketua Umum KERIS Desak Presiden Jokowi Bentengi 3,6 Juta Warung/Toko Kelontong Rakyat.
Dalam pesannya untuk Presiden, dr. Ali Mahsun ADMO M. Biomed Ketum KERIS menghimbau untuk membentengi 3,6 Juta untuk usaha golongan rakyat kecil.
Mudah-mudahan Sekretaris Kemenkop dan UKM RI Arif Rahman Hakim sekedar keseleo lidah atas himbauannya ke warung madura di Denpasar dan Klungkung Bali untuk tidak buka 24 jam.
Walau sudah diklarifikasi, namun kejadian ini adalah prededen buruk bagi ekonomi rakyat UMKM Indonesia by dr Ali Mahsun ATMO M Biomed. Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indobesia (KERIS).
Jakarta,_ Warung/Toko kelontong adalah warisan ekonomi, budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Sumber ekonomi keluarga hidupi puluhan juta penduduk, serta pilar utama akar budaya bangsa, gotong royong dan kekeluargaan.
Lebih dari itu, sebanyak 3,6 juta warung/toko kelontong se-Indonesia adalah salah satu pilar ekonomi nasional dan konstribusikan lebih dari Rp 2000 trilyun dari total PDB Indonesia.
Oleh karena itu, negara atau pemerintah, juga kita semua harus hadir melestarikan, lakukan pendampingan sehingga mampu berkembang, maju dan unggul hadapi gempuran kongsi multinasional kapitalis dan era one world digital of economy.
Tidak boleh tergerus apalagi terjajah di negeri sendiri, tegas Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr Ali Mahsun ATMO M Biomed, Jakarta Sabtu 27/4/2024.
Dokter mantan penjual krupuk yang sudah 13 tahun sejak 2011 dampingi ekonomi rakyat ini lebih lanjut menuturkan bahwa polemik himbauan Sekretaris Kemenkop dan UKM RI, Arif Rahman Hakim.
Terhadap warung madura di Denpasar dan Klungkung Bali untuk tidak buka 24 jam mudah-mudahan sekedar keseleo lidah.
Karena hal tersebut, walau sudah diklarifikasi, keluar jauh dari ruh amanah penderitaan rakyat, amanah Pembukaan UUD 1945.
Oleh karena itu, selaku Ketua Umum KERIS mendesak Presiden Jokowi segera bentengi 3,6 juta warung kelontong se-Indonesia.
Juga kepada Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Lebih dari itu, preseden buruk ini harus jadi guidline pemerintahan Prabowo Gibran 2024-2029.
Negara hadir totalitas berpihak ke ekonomi rakyat UMKM adalah prasyarat mutlak bagi Indonesia untuk sukses jemput puncak bonus demografi 2030.
Ketika yang terjadi sebaliknya sebagaimana “preseden keseleo lidahnya Sekretaris Kemenkop dan UKM RI” maka bisa terjadi malapetaka di negeri ini.
Pengangguran, kemiskinan dan kelaparan bludak dimana-mana, ujung dan akhirnya timbulkan gejolak sosial yang bisa sulit dikendalikan.
Kenapa? Karena pada tahun 2029, Indonesia dituntut mampu cetak 100 juta ekonomi rakyat UMKM yang unggul dan handal, imbuh Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dan Ketua Umum APKLI-P.
Kita tidak anti asing. Tidak anti kongsi multinasional kapitalis. Namun 65,4 juta ekonomi rakyat UMKM termasuk 3,6 juta warung/toko kelontong.
Sebagaimana amanah Pembukaan UUD 1945, harus dilindungi dan diayomi, serta dikanalisasi dan didampingi negara.
Tidak boleh jadi korban monopoli atau oligopoli ekonomi, dan terjajah di negeri sendiri, pungkas mantan Pembantu Rektor Undar Jombang dan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI.
