Beranda NASIONAL Indonesia Butuh Sosok Pemberani Menyuarakan Kebenaran dan Aspirasi Rakyat

Indonesia Butuh Sosok Pemberani Menyuarakan Kebenaran dan Aspirasi Rakyat

indonesia
Ilustrasi Keadilan
Bangsa Indonesia membutuhkan sosok pemberani yang konsisten menyuarakan kebenaran dan aspirasi rakyat untuk perubahan dan solusi bagi permasalahan bangsa. Sosok tersebut ada pada diri Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Penilaian tersebut muncul dalam dialog Forum Konstitusi yang dihadiri LaNyalla Mahmud Mattalitti di Hotel Sultan, Minggu 10/4/2022.

Pernyataan salah satunya datang dari Prof Siti Zuhro. Peneliti Senor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu menegaskan, Indonesia memerlukan figur yang berani untuk menyatakan kebenaran.

“Indonesia sedang tidak baik baik saja. Tentu kita harus merespon dengan melangkah bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang ini dibutuhkan orang yang berani menyuarakan yang benar. Saya melihat Pak LaNyalla ini orangnya pemberani,” tegas Prof Siti Zuhro.

BACA JUGA  Dukungan Vaksin Kedua Diterima Indonesia dari Pemerintah Inggris

Siti Zuhro mengaku kagum dengan sosok LaNyalla, menurutnya, disaat semua pihak banyak yang diam membisu,

Senator asal Jawa Timur berani angkat suara melantangkan kebenaran. Dalam situasi seperti saat ini LaNyalla berani tampil menyuarakan kebenaran.

“Mari kita munculkan LaNyalla-LaNyalla yang lain supaya banyak yang bersuara,” ajak Prof Siti Zuhro.

Dikatakannya, salah satu hal mendasar dalam bangsa ini adalah arah perjalanan negara ini yang belum tepat.

“Kiblat NKRI keliru dan harus diluruskan. Semua elemen bangsa harus bersinergi tidak boleh mengedepankan ego sektoral,” ulasnya.

Ia menegaskan, harus ada yang berani dan memiliki tanggung jawab moral untuk membawa Indonesia ke negara yang berkemajuan.

indonesia
Dialog Forum Konstitusi yang dihadiri LaNyalla Mahmud Mattalitti di Hotel Sultan, Minggu 10/4/2022.
BACA JUGA  Awasi Penyaluran Solar Bersubsidi

Sementara aktivis buruh, Jumhur Hidayat, sependapat dengan Prof. Siti Zuhro. Menurutnya, dibutuhkan orang-orang yang berani yang lantang menyuarakan aspirasi rakyat.

“Dia harus pro rakyat, anti oligarki dan mengedepankan nafas kerakyatan. Di gedung MPR,

DPR dan DPD, cuma Pak LaNyalla yang memainkan peran itu,” ucap Jumhur. Ia pun berharap Senator harus diberikan kewenangan membentuk undang-undang.

Di tempat yang sama, mantan anggota DPR RI, Sayuti Asyathri menduga akan terjadi perubahan yang besar dalam waktu dekat ini.

“Saya menilai kesimpulan dari pembicaraan sebelumnya seperti akan terjadi satu perubahan besar dalam waktu dekat ini. Bukan tidak mungkin hal itu terjadi. Perubahan adalah keniscayaan. Pakistan, Sri Lanka adalah negara yang mengalami perubahan,” ucapnya.

BACA JUGA  Pengacara Bahar Smith Tertipu

Menurutnya, selama ini Indonesia selalu dihadapkan pada permasalahan apakah semangat untuk mengedepankan perubahan sistem terlebih dahulu atau lainnya.

“Saya menilai percuma kalau kita masih menggunakan Konstitusi hasil Amandemen 2002, persoalan bangsa tidak akan selesai. Saya setuju diperlukan tokoh yang kuat, yang hebat, yang punya integritas. Dan hal itu ada pada sosok Pak LaNyalla.

Dan politisi Ahmad Yani menegaskan jika saat ini bangsa ini kehilangan figur pemimpin. “Bagaimana kita membuat model kepemimpinan untuk saat ini, itu yang terpenting.

indonesia
Penyerahan Buku Trilogi Tonggak Tonggak Orde Baru dari Bambang Wiwoho (wartawan senior) kepada Ketua DPD RI dalam acara dialog Forum Konstitusi di Hotel Sultan, Minggu (10/4/2022).

“Karena, kondisi saat ini persoalannya cukup komplek, tidak bisa dengan linier saja,” beber Ahmad Yani.

Yani menaruh harapan besar kepada LaNyalla. Ia optimistis LaNyalla jawaban dari krisis kepemimpinan saat ini.

“Bagaimana Pak LaNyalla bisa merespon hari ini, besok dan lusa. Kalau bisa merespon dengan baik, pasti akan berhasil,” ucapnya yakin.

BACA JUGA  BPH Migas Salah Hitung Solar Menjadi Langka

Pegiat konstitusi lainnya, Edwin, menilai saat ini Indonesia dihadapkan pada lemahnya posisi konstitusi.

Hal itu terlihat dari betapa mudahnya pemimpin negeri ini memproduksi Undang-Undang yang justru menjauhkan dari kepentingan rakyat secara luas.

“Reformasi gagal total karena hasilnya saat ini tidak ada. Reformasi juga tidak sesuai filosofi bangsa kita yang akhirnya mengarahkan bangsa ini menjadi sangat liberalistik dan kapitalistik sekaligus oportunistik. Problem ini bermuara dari konstitusi,” papar Edwin.

Ia menilai DPD RI di bawah kepemimpinan LaNyalla harus menjadi leader yang berkaitan dengan mengawal konstitusi. “Karena dari 7 lembaga tinggi negara, hanya DPD RI yang jelas posisinya bagi rakyat,” katanya.

Sementara Ketua Gerakan Bela Negara (GBN), Hidayat Poernomo, menegaskan jika saat ini sepertinya rakyat tak pernah memiliki negara ini.

indonesia
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

“Faktanya demikian. Apakah kita concern dengan negeri ini. Kalau tidak, negara lain akan masuk ke negeri ini. Apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita?” tanyanya.

Ia mengajak semua elemen bersatu padu memperbaiki bangsa ini. “Rekatkan persatuan dan kesatuan. Saatnya kita lakukan bela negara,” ajak Hidayat Poernomo.

BACA JUGA  Beasiswa IISMA 2022 Segera Dibuka.

Selanjutnya Dosen Universitas Indonesia, Dr Mulyadi menilai persoalan bangsa tidak pernah beranjak karena elit politik saling bertarung.

“Problemnya ada di elit kita yang merusak. Penyakitnya Indonesia ini karena ada sekelompok orang yang tidak punya kapasitas, integritas dan kapabilitas politik, tetapi berambisi kekuasaan untuk dirinya dan kelompoknya, yakni oligarki politik. Basisnya di partai politik. Landasannya memburu jabatan,” tegas Mulyadi.

Dari sisi ekonomi juga ada problematika oligarki ekonomi yang memiliki nafsu besar untuk menguasai Sumber Daya Alam (SDA) dengan rakus.

Mereka bekerjasama dengan oligarki politik yang membesarkan orang yang tak punya moral, tapi punya pengaruh didukung oleh orang-orang dan sekelompok masyarakat bertindak sebagai operasional atau timses.

“Inilah yang namanya oligarki sosial, Jadi mereka adalah gabungan dari pengusaha, penguasa dan bandit politik,” tutup Dosen Universitas Indonesia, Dr Mulyadi.(*)

BACA JUGA  Undang Pakar Ekonomi, DPD RI Bahas Ekonomi Pemerataan yang Menyejahterakan

Siaran Pers Ketua DPD Republik Indonesia. Minggu, 10 April 2022. lanyallacenter.id

Artikel sebelumyaNegara Harus Sejahterakan Rakyat Bukan Perkaya Oligarki
Artikel berikutnyaTidak Indahkan Seruan Publik, Kejaksaan KSB Bisa Dituduh Back-Up Proyek Bancakan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.