REDAKSISATU.ID -Di tengah hiruk pikuknya politik Pemilu di Indonesia, rakyat kembali menghadapi berbagai macam permasalahan yang mengakibatkan semakin besarnya beban hidup yang harus ditanggung oleh rakyat. Salah satu masalah yang dihadapi ialah kenaikan harga beras yang semakin hari semakin tinggi.
“Akibat dari itu, harga-harga kebutuhan hidup lainnya juga ikut meningkat drastis. Kenaikan harga beras pada saat ini mencapai 3-4% dengan harga kisaran Rp 15.000 per kg,” kata Joshierai Omutn Panata Gumi selaku Koordinator Lapangan (Korlap) saat memberikan keterangan Kepala Koordinator media online Redaksi Satu Perwakilan Kalimantan Barat, Sabtu sore 2 Maret 2024.
Situasi yang kondusif yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat saat ini, membuat massa Aliansi Perlawanan Rakyat melakukan Aksi Damai di Bundaran Digulis Kota Pontianak.
Dalam orasinya, sekitar kurang lebih 30 orang massa dari berbagai Organisasi yang ada di Kalimantan Barat tersebut menyebut, bahwa Pemerintah menyatakan kenaikan harga barang diakibatkan dari faktor cuaca ekstrim di Indonesia. Dan pada saat bersamaan pemerintah juga melakukan impor beras mencapai 3 juta ton pada tahun 2023, yang mana jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata hanya mengimpor beras sebanyak 500.00 ton.
“Keadaan ini, tidak semata-mata karena faktor cuaca saja, akan tetapi keadaaan swasembada pangan yang belum tepat,” sindir massa dari Aliansi Perlawanan Rakyat.
Massa Aliansi Perlawanan Rakyat ini menilai, bahwa Indonesia yang merupakan negara Agraris dengan keadaan tanah yang subur belum mampu menjawab masalah pangan di Indonesia. Masifnya Investasi Asing yang masuk ke Indonesia mengakibatkan penderitaan semakin tinggi bagi kaum tani dan rakyat Indonesia.
Investasi tersebut secara langsung merampas tanah-tanah produktif milik kaum tani seperti perkebunan sawit besar, pertambangan, perusahan kayu besar, dan mega proyek lainnya.
“Akibatnya, kaum tani banyak yang kehilangan akses tanah dan tidak dapat memproduksi di lahan miliknya sendiri karena telah menjadi perkebunan milik perushaan,” tandas puluhan massa melalui kegiatan mimbar bebas tersebut.
Kalimantan Barat yang memilki luas 14,67 juta hektar telah diberikan izin kepada perusahaan-perusahaan besar seperti perkebunan sawit, pertambangan, perusahaan kayu, Konservasi dan megaproyek lainnya. Izin yang diterbitkan bahkan melebih luasan Kalimantan Barat sendiri.
“Luasan perkebunan sawit saat ini lk 5 juta Ha, pertambang lk 3,4 juta hektar, perusahaan kayu lk 3,8 juta hektar dan Konservasi seperti Hutan Lindung, cagar alam dan Taman Nasional seluas lk 3,9 juta hektar,” terang massa yang tergabung dari berbagai Organisasi itu.
Ketimpangan penguasaan lahan di Kalimantan Barat oleh perusahaan besar ini yang mengakibatkan kondisi pertanian yang semakin hari semakin menurun karena kaum tani kehilangan lahan dan alih fungsi lahan.
Selain itu, mahalnya sarana prasarana produksi pertanian seperti pupuk, benih dan lainya semakin mahal sedangkan harga hasil pertanian milik kaum tani selalu semakin turun dan tak menentu.
“Keadaan ini yang membuat semakin menyengsarakan petani-petani yang ada,” ujar massa saat menyampaikan orasinya.
Atas kondisi ini, lanjut Joshierai Omutn Panata Gumi, melalui kegiatan mimbar bebas kami dari Aliansi Perlawanan Rakyat menyampaikan point tuntutan antara lain :
1. Mendesak Pemerintah Daerah dalam mengatasi kenaikan harga pangan.
2. Mendesak Pemprov/Pemda dalam melakukan Intervensi Pasar.
3. Mendesak Pemerintah (Pusat, Prov, Daerah) dalam memberikan solusi Kongkrit untuk mengatasi Krisis Pangan dan kenaikan harga bahan pangan pokok.
4. Mendesak Pemerintah untuk menyediakan Input Produksi Pertanian (Benih, Pupuk bersubsidi, Pestisida, Alat alat produksi pertanian) Dan Pengawasan distribusinga di setiap Daerah secara merata dan tepat sasaran.
5. Mendesak Pemerintah untuk intens mengawasi keststabilan harga hasil produksi pertanian.
6. Mendesak Pemerintah untuk memperbaiki kualitas Bulog.
7. Hentikan perampasan tanah.
“Kami minta, Pemerintah harus segera menyikapi persoalan mengenai kenaikan harga barang yang terjadi saat ini, jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut oleh Pemerintah. Kita khawatir jika persoalan ini terus dibiarkan, akan semakin berdampak negatif bagi masyarakat kita, apalagi di tengah situasi Politik yang saat ini tidak stabil,” pungkasnya.
Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, atas kerjasama semua pihak dan pengamanan dari pihak Kepolisian dan TNI, Aksi Damai yang dilakukan oleh Aliansi Perlawanan Rakyat berjalan aman, lancar dan kondusif.
Editor: Adrianus Susanto318