Iklan
Iklan
BerandaPOLITIKPOLITISIDPR Harus Panggil Presiden Jokowi Terkait Skandal Satgassus Polri Untuk diminta Pertanggung...

DPR Harus Panggil Presiden Jokowi Terkait Skandal Satgassus Polri Untuk diminta Pertanggung Jawabannya

Jakarta, redaksisatu.id – Berbagai elemen masyarakat Indonesia kini berharap adanya reformasi total ditubuh Kepolisian Republik Indonesia dan meminta DPR harus memanggil Presiden untuk diminta pertanggungjawabannya.

Hal tersebut tercetus pada forum dengan tema ” Reformasi Total Polri, Audit Satgasus Merah Putih segera!” , di ruang meeting hotel Sofyan, jl. Cut Mutia No. 9, Menteng Jakarta pusat (25/10) dimana DPR harus memanggil Presiden untuk diminta pertanggungjawabannya

DPR Harus
Letjen TNI MAR (purn) Suharto

Forum dibuka oleh moderator Rahma Sarita.dengan narasumber Letjen TNI MAR (purn) Suharto, Dr. Abdullah Hehamahua ,Usman Hamid, dan disiarkan secara langsung melalui channel YouTube.

Dalam kesempatan Letjen TNI MAR (purn) Suharto menyampaikan “tidak ada jalan lain, tidak ada guna Kepolisian di reformasi, yang harus di reformasi adalah pemerintah, dan saya berharap kita kembali ke UUD 1945, jadi tidak ada partai, Republik ini rusak karena banyak partai, DPR harus memanggil Presiden untuk diminta pertanggungjawabannya” jelasnya.

DPR Harus
Marwan Batubara

Marwan Batubara menambahkan  ” Seminar ini merupakan yang ke-4 kami selenggarakan secara bersama oleh Front Kedaulatan Negara (FKN), Front Nasional Pancasila (FNP), UI Watch dan Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Enam Pengawal HRS (TP3)” Ujar Marwan.

Marwan menjelaskan, bahwa Satgasus Merah Putih itu dibentuk pertama kali pada 6 Maret 2019 melalui Sprin No.681 pada saat itu Kapolri dijabat Tito Karnavian, yang menjabat sebagai Kepala Satgasus adalah Kabareskrim Polri, Komjen Idham Azis.

IMG 20221025 WA0139
Dr. Abdullah Hehamahua

Kepala Satgasus berikutnya adalah Dirpidum Bareskrim Polri, Ferdy Sambo sesuai Sprin Kapolri 1246 Tahun 2020. Jabatan Sambo diperpanjang oleh Kapolri Sigit sesuai Sprin No.1583 pada Juli 2022, berlaku hingga Desember 2022.

DPR Harus
Doddy

Dr. Abdullah Hehamahua berpendapat lain, ” DPR harus menyampaikan mari sama sama terutama ibu ibu untuk tidak berbelanja lagi ke Mall atau ke Mart tetapi ke warung tetangga atau ke pasar tradisional, nasib negara ini memang tragis, Indonesia sebagai penghasil terbesar minyak goreng tapi dipaksa harus antri berjam jam, termasuk truk truk yang membutuhkan solar” terangnya.

BACA JUGA  PMD Kaur Pastikan, Masyarakat Dapat Memilih Walau Belum Vaksin Covid-19

Saat ini tampak jelas, rasa traumatik dimasyarakat akan keadilan milik siapa ? Hukum milik siapa ? Oligarki punya siapa, apakah harus dengan revolusi negara masyarakat Indonesia kembali menata tatanan negara yang berkeadilan.

Lebih lanjut “Oligarkis dinegara kita sudah terlalu berbahaya dan meresahkan masyarakat dengan berlindung didalam tubuh partai partai, kesalahan negara cuma satu, didunia tidak ada kepolisian dibawah langsung presiden dan diberi kebebasan untuk membuat aturan sendiri ” ujarnya

DPR Harus
Usman Hamid

Usman Hamid melalui zoom meeting juga menyampaikan” DPR harus tau tidak ada kasus tembak menembak polisi ke atasan atau kebawahan hanya diselesaikan dalam mekanisme etik, didalam hukum pidana tidak ada itu, harus ada penguatan internal di Paminal, dan pengawasan eksekutif yakni kemenpolhukam yang membawahi Polri serta pengawasan dari legislatif” terangnya.

Ada juga Doddy melalui zoom meeting mengomentari”coba perhatikan kepolisian diluar negeri, contoh negara Hong Kong, hanya ada beberapa jendral, mereka adalah sipil bukan militer, saya pernah diingatkan hati hati nanti Polisi akan reformasi, saya pikir kepolisian ada dibawah Kemendagri, tapi malah dibawah langsung Presiden, ini yang berbahaya ” ungkapnya [] Red.

 

Trending

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.