REDAKSI SATU – Ribuan Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, pada Jumat 23 Oktober 2026.
Aksi demonstrasi Mahasiswa dari berbagai Universitas tersebut mengangkat isu utama tentang bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), pendidikan, korupsi, ekonomi dan kelangkaan BBM.
Selanjutnya, para pengunjuk rasa juga mendesak Polda Kalbar segera mengusut tuntas kasus dugaan pemukulan oleh oknum organisasi kemasyarakatan (Ormas).
Pantauan di lapangan, tampak hadir menemui langsung massa Aksi di Halaman Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yaitu dari Legislatif Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Hj Hadijah Fitriah, Anggota DPRD Agus Sudarmansyah, Rasmidi, Niken Tia Tantina, Darwis, Ason, dan dari pihak Eksekutif hadir langsung Gubernur Kalbar Ria Norsan, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan,
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan membantah menghindari mahasiswa saat aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur. Ia mengatakan ada agenda rapat bersama Presiden di Jakarta.
‘’Saya bukan menghindar, tapi ada agenda rapat bersama Presiden,’’ tegasnya.
Ria Norsan menerangkan, bahwa terkait Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kini masih ada sebanyak 22 titik di Kabupaten Ketapang.
‘’Berdasarkan data per 22 Oktober 2026, titik api di Kalbar kini tersisa di 22 titik yang terkonsentrasi di Kabupaten Ketapang,’’ terangnya.
Terkait kabut asap, Norsan menjelaskan secara ilmiah mengenai arah angin yang bertiup dari selatan ke utara menuju wilayah tersebut sehingga menyebabkan penumpukan kabut asap.
“Dalam hal ini kita sudah berusaha semaksimal mungkin, Pemerintah Provinsi bersama jajaran terkait terus berupaya maksimal untuk memadamkan sisa titik api tersebut agar seluruh wilayah Kalimantan Barat segera bersih dari Karhutla,’’ jelasnya.
Lebih lanjut, terkait persoalan kelangkaan BBM dan tingginya harga di sejumlah wilayah hulu, Gubernur menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah konkret dengan memanggil pihak Pertamina dan PLN.
“Jadi adik-adik sekalian, kita sudah mengambil langkah koordinasi untuk memastikan ketersediaan pasokan energi serta mengevaluasi perbaikan infrastruktur kelistrikan dan distribusi BBM di daerah agar kembali normal dan mencukupi kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Gubernur juga menegaskan komitmennya terkait penegakan hukum secara adil dan transparan, termasuk menyikapi gesekan atau tindakan anarkis yang melibatkan oknum tertentu terhadap mahasiswa.
“Saya menegaskan bahwa proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada pihak berwajib (APH) untuk diproses secara profesional tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
Setelah ditemui oleh Gubernur Kalbar, Ribuan Mahasiswa Massa Aksi dan berbagai elemen masyarakat membubarkan diri menuju ke Bundaran Tugu Digulis Pontianak. Hingga massa Aksi membubarkan diri dengan aman, lancar dan kondusif.
