Jakarta I redaksisatu.id – Di tengah sorotan publik dan derasnya tuntutan hukum, satu pertanyaan menggantung di udara: mengapa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum juga mengeksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina?
Putusan pengadilan terkait kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, sejatinya telah berkekuatan hukum tetap. Namun, Silfester masih bisa melenggang bebas. Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) pun mulai mempertanyakan, bahkan menuding, ada faktor non-yuridis yang mengganjal proses eksekusi.
“Ini bukan lagi soal prosedur hukum. Semua sudah jelas. Yang tersisa hanyalah kemauan—political will—dari Kejaksaan untuk menjalankan putusan itu,” tegas anggota TPUA, Abdul Gafur Sangadji, Senin (11/8/2025) di Polda Metro Jaya.
Bayang-bayang Motif Politik
Nada kecurigaan semakin menguat ketika kuasa hukum TPUA lainnya, Ahmad Khozinudin, mengaitkan lambannya eksekusi dengan aroma politik. Ia menuding, ada tangan kekuasaan yang bermain di balik layar.
“Silfester ini bukan sosok biasa. Di era Presiden Joko Widodo, dia dikenal sebagai pendukung setia. Kami menduga, kedekatan itu membuat proses hukum tersendat,” ujarnya.
Bagi Ahmad, persoalan ini sudah melampaui ranah hukum murni. Ia bahkan menduga, presiden menyalahgunakan kewenangan dengan ikut mempengaruhi keputusan Kejari Jaksel. “Jika dugaan ini benar, maka kita sedang berhadapan dengan bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan untuk melindungi seorang individu,” tambahnya.
Publik Menunggu Jawaban
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum memberikan jawaban tegas soal kapan eksekusi akan dilakukan. Publik pun terjebak dalam ruang tunggu tanpa batas, di mana hukum seakan tersandera kepentingan politik.
Bagi TPUA, membiarkan Silfester bebas tanpa eksekusi sama saja memberi sinyal buruk bagi wibawa hukum. “Kalau hukum bisa kalah oleh politik, maka keadilan hanya akan jadi slogan,” pungkas Abdul Gafur.
Kini, bola panas ada di tangan Kejari Jaksel. Apakah mereka akan memutus rantai kecurigaan dan melangkah sesuai amanat hukum? Ataukah misteri ini akan terus bergulir, mempertebal keyakinan bahwa hukum memang bisa diarahkan sesuai selera penguasa? (***)
