Tangkap Cukong PETI dan Pemain Minyak Solar Subsidi di Mentebah

REDAKSI SATU – Warga masyarakat minta pemerintah melalui instansi terkait dan institusi kepolisian dan kejaksaan tindak tegas proses hukum terhadap para Cukong Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan pendistribusi minyak solar subsidi kepara penambang ilegal di wilayah sungai Tekudum Batang Mentebah, Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Narasumber, selain marak aktivitas PETI di sana, banyak juga bos atau pembeli emas ilegal sekaligus penjual minyak subsidi jenis Solar kepada para penambang dengan harga jual yang tinggi hingga belasan ribu per liternya.

“Bos penampung emas banyak di sini; Arl, Si, Ly, IE, Ksd alias Eog. Mereka itu orang-orang besar semua. Mereka juga yang nampung, mereka juga main minyaknya. Mereka jual minyak Rp15 sampai Rp16 ribu per liter minyak solar. Minyak mereka dapat dari Semangut dan Putussibau. Ada lagi nama-nama penampungan atau cukong emas, yaitu Ayd, Mn, Jml, mereka sambil nampung emas, sambil bos minyak semua,” tandasnya.

Sementara itu, Aparat gabungan dari Polsek Mentebah, unsur TNI, serta pemerintah desa melakukan penertiban terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sungai Tekudum, Desa Tanjung Intan, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, pasa Kamis 22 Januari 2026.

Dalam kegiatan tersebut, petugas memusnahkan sejumlah peralatan tambang emas ilegal dengan cara dibakar di lokasi.

Penertiban dilakukan saat patroli gabungan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap aktivitas PETI yang dinilai merusak lingkungan serta berpotensi mencemari aliran sungai.

Aparat menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk tindakan preventif dan represif guna menekan maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Kapuas Hulu.

Dalam kesempatan tersebut, Masyarakat juga diimbau agar tidak terlibat dalam kegiatan PETI karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, penertiban tersebut memunculkan sorotan dari publik. Sejumlah warga dan pemerhati lingkungan menilai bahwa penegakan hukum terhadap PETI selama ini masih cenderung menyasar pekerja lapangan dan pemusnahan alat, sementara pihak-pihak yang diduga sebagai pemodal atau aktor utama di balik aktivitas PETI belum tersentuh proses hukum.

Menurut pandangan masyarakat, aktivitas PETI dengan skala besar tidak mungkin berjalan tanpa dukungan modal, kepemilikan peralatan, serta jaringan distribusi hasil tambang yang terorganisir.

“Kalau yang ditindak hanya alat dan pekerja di lapangan, PETI akan terus berulang. Yang seharusnya ditindak tegas adalah pemodal dan jaringan di belakangnya,” ujar seorang warga setempat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Secara yuridis, aktivitas PETI melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk pihak yang menyuruh, membiayai, atau turut serta dalam kegiatan penambangan ilegal.

Publik berharap aparat penegak hukum, khususnya Polres Kapuas Hulu, dapat menegakkan hukum secara profesional, transparan, jujur, dan berkeadilan.