Jambret Digoreng, Hukum Dipertontonkan
Kategori: Opini Publik
Penulis: Muhamad Sarman
Rubrik: Hukum & Sosial / Opini Warga
Ketika Kekerasan Jalanan dan Perdebatan Ahli Sama-Sama Menyesatkan
Redaksisatu.id – Peristiwa penjambretan di Sleman yang berujung pada aksi main hakim sendiri kembali membuka luka lama dalam sistem penegakan hukum kita.
Bukan hanya soal tindak kriminalnya si pelaku jambret, tetapi juga tentang bagaimana hukum dipahami, diperdebatkan, bahkan dipertontonkan di ruang publik.
Ironisnya, di tengah kemarahan masyarakat, justru muncul perdebatan keras di kalangan ahli hukum. Alih-alih memberi pencerahan, yang terjadi malah adu argumentasi yang semakin membingungkan rakyat.
Hukum yang Kehilangan Wibawa
Kasus jambret yang “digoreng” massa sesungguhnya bukan semata soal emosi warga. Ia adalah akumulasi dari rasa frustrasi terhadap hukum yang dianggap lambat, berbelit, dan kerap tidak adil.
Ketika masyarakat melihat pelaku kejahatan sering keluar masuk penjara, hukuman terasa ringan, atau proses hukum berlarut-larut, kepercayaan pun runtuh. Pada titik itulah sebagian warga memilih jalan pintas: menghukum sendiri.
Fenomena ini jelas berbahaya. Namun lebih berbahaya lagi ketika negara gagal menghadirkan keadilan yang cepat, tegas, dan manusiawi.
Para Ahli Hukum yang Malah Bertengkar
Yang memprihatinkan, kasus ini justru dijadikan ajang perdebatan oleh sebagian akademisi dan praktisi hukum. Di media sosial dan ruang publik, mereka saling menyalahkan: ada yang membela massa, ada yang membela prosedur, ada pula yang sibuk menunjukkan kepintaran.
Sayangnya, yang hilang adalah substansi pendidikan hukum bagi masyarakat.
Hukum seharusnya menjadi alat pembelajaran sosial, bukan panggung debat. Ketika para ahli lebih sibuk beradu argumen daripada memberi solusi, maka yang lahir bukan pencerahan, melainkan kebingungan.
Lebih ironis lagi, sikap ini secara tidak langsung mengajarkan mahasiswa hukum bahwa: hukum adalah alat debat, bukan alat keadilan, kemenangan argumen lebih penting daripada empati, dan etika bisa dikalahkan oleh kepentingan akademik
Budaya Kekerasan yang Diam-Diam Dibenarkan
Jika situasi ini dibiarkan, masyarakat akan semakin terbiasa melihat kekerasan sebagai hal wajar. Hari ini jambret, besok bisa siapa saja. Ketika hukum tak lagi dipercaya, maka massa menjadi hakim, jaksa, sekaligus algojo. Ini bukan ciri negara hukum.Ini tanda bahaya bagi peradaban.
Negara seharusnya hadir bukan hanya lewat pasal-pasal, tetapi lewat keadilan yang dirasakan. Penegak hukum harus cepat, transparan, dan berpihak pada rasa keadilan publik, tanpa mengorbankan prinsip kemanusiaan.
Para Ahli Hukum yang Malah Bertengkar
Yang lebih memprihatinkan, kejenuhan masyarakat hari ini bukan hanya karena maraknya kejahatan, tetapi karena perdebatan hukum yang tak kunjung memberi solusi nyata. Publik lelah melihat para ahli hukum saling beradu argumentasi, saling merasa paling benar, namun hasilnya nihil bagi rasa keadilan rakyat kecil.
Fenomena ini bukan hal baru. Dalam berbagai kasus sebelumnya—termasuk polemik panjang soal keabsahan ijazah pejabat publik—masyarakat sudah disuguhi tontonan debat hukum yang berlarut-larut, penuh tafsir, namun minim kepastian. Perdebatan berjalan, tetapi kejelasan tidak pernah benar-benar hadir.
Kini, ketika terjadi kasus jambret yang berujung pada amarah massa, situasinya justru terulang. Lagi-lagi hukum menjadi arena adu kepintaran, bukan alat penyelesai masalah. Padahal yang dibutuhkan masyarakat bukanlah siapa yang paling pandai menafsirkan pasal, melainkan kehadiran hukum yang tegas, cepat, dan memberi rasa keadila
Rakyat kecil tidak membutuhkan debat akademik yang berputar-putar. Mereka hanya ingin hidup aman, merasa dilindungi, dan percaya bahwa hukum bekerja tanpa tebang pilih. Jika hal sesederhana kasus jambret saja masih menjadi ajang perdebatan panjang, wajar bila publik bertanya:
apakah hukum benar-benar untuk rakyat, atau hanya untuk diperdebatkan?
Penutup: Hukum Harus Mendidik, Bukan Memecah
Kasus jambret di Sleman semestinya menjadi bahan refleksi bersama. Bukan untuk saling menyalahkan, apalagi memamerkan kepakaran. Tetapi untuk memperbaiki cara hukum ditegakkan dan diajarkan.
Jika hukum terus dipertontonkan sebagai arena konflik, jangan heran jika rakyat memilih keadilan versi mereka sendiri. Dan ketika itu terjadi, yang runtuh bukan hanya hukum—melainkan kepercayaan publik terhadap negara.
Disclaimer:
Artikel ini merupakan opini penulis sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial dan penegakan hukum di Indonesia. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan tindakan main hakim sendiri maupun menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai refleksi kritis demi perbaikan sistem hukum dan pendidikan hukum di Tanah Air.
