REDAKSI SATU – Jampidum (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum) menghentikan tuntutan 2 (dua) Perkara Narkotika berdasarkan Keadilan Restorative Justice pada Selasa 25 Februari 2025.
Penghentian tuntutan dua perkara yang dilakukan oleh Jampidum tersebut dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang humanis dan berorientasi pada konsep atau pendekatan Keadilan Restoratif.
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Subeno, SH.,MM didampingi Aspidum, Koordinator, Para Kasi Bidang Pidum, Kasi Penkum dan Jaksa Fungsional telah melaksanakan expose di hadapan Jampidum melalui sarana virtual dengan mengajukan 2 perkara yang dimohonkan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
Bahwa sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis, Kajari Pontianak didampingi Tim Jaksa dari Kejari Pontianak mengajukan permohonan persetujuan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap masing-masing tersangka yang saling keterkaitan dalam berkas perkara.
Namun perkaranya displitsing, selaku penyalahguna narkotika atas nama inisial AS dan RI dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Tersangka hanya penyalahguna narkotika untuk diri sendiri;
2. Tersangka tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar, dan kurir terkait jaringan gelap narkotika;
3. Tersangka tidak pernah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO);
4. Tersangka merupakan pengguna terakhir (end user) sehingga menguasai narkotika dengan tujuan hendak dipakai sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan Berkas Perkara;
5. Tersangka Positif menggunakan narkotika berdasarkan pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Urine;
6. Tersangka bukan merupakan residivis kasus narkotika;
7. Sudah ada hasil asessmen dari tim asessmen BNNK Kota Pontianak dan tim dokter yang menyatakan terhadap tersangka layak untuk direhabilitasi.
Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Jampidum berdasarkan keadilan restoratif menjadi bukti bahwa Negara melalui penegak hukumnya hadir memberikan humanisme dalam penegakan hukum dalam rangka menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, namun perlu untuk digarisbawahi bahwa keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa.
Sumber: Kasi Penkum Kejati Kalbar