REDAKSI SATU – Organisasi Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) menyampaikan pandangan dan sikap organisasi terkait perkara uji materiil Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang saat ini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Ketua DPD TBBR Kota Pontianak, Adirin, bahwa persoalan ini juga telah disampaikan kepada Pemerintah melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis, 19 November 2026.
Dalam penyampaian pandangannya, TBBR meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan secara cermat berbagai aspek, khususnya kepentingan masyarakat adat yang selama ini menjalankan kehidupan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan hukum adat yang tumbuh serta berkembang di tengah masyarakat.

TBBR menilai bahwa Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 memiliki keterkaitan erat dengan keberlangsungan tradisi masyarakat adat, khususnya praktik perladangan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun.
“Ketentuan tersebut memberikan pengecualian terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, sepanjang dilakukan dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing,” kata Adirin.
Ia menekankan, bahwa ketentuan tersebut juga mengatur pembakaran lahan maksimal dua hektare per kepala keluarga untuk ditanami varietas lokal serta dilengkapi sekat bakar guna mencegah penjalaran api ke wilayah sekitarnya.
Ketua DPD TBBR Kota Pontianak menegaskan bahwa persoalan yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi bukan hanya menyangkut persoalan lingkungan hidup dan penerapan hukum, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat yang memiliki tradisi dan tata cara tersendiri dalam mengelola lahan.
“Kearifan lokal masyarakat adat harus ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kalimantan,” tegas Adirin.
Ia berharap Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan secara menyeluruh kondisi masyarakat adat, sehingga dalam mengambil keputusan tidak hanya melihat persoalan dari perspektif hukum positif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.
Adirin juga menegaskan bahwa masyarakat adat pada prinsipnya tidak menolak upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Namun, penerapan kebijakan lingkungan hendaknya tetap memperhatikan karakteristik wilayah, kebiasaan masyarakat, serta praktik pengelolaan lahan yang telah berlangsung secara turun-temurun.
Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan keseimbangan antara kepentingan perlindungan lingkungan hidup dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat agar kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
TBBR menilai bahwa putusan terhadap perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kepastian hukum, tetapi juga memiliki implikasi terhadap keberlangsungan nilai-nilai kearifan lokal dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Dalam kesempatan ini, TBBR juga mengingatkan bahwa apabila perkara tersebut diputus tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan karakteristik masyarakat adat, dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, khususnya potensi gejolak di kalangan masyarakat adat di wilayah Kalimantan.
Bagi TBBR, penghormatan terhadap kearifan lokal bukan semata-mata persoalan mempertahankan tradisi, melainkan juga bagian dari upaya menjaga keadilan sosial, harmoni kehidupan bermasyarakat, serta kepastian hukum bagi masyarakat adat.
“Melalui pandangan tersebut, TBBR berharap putusan Mahkamah Konstitusi nantinya dapat memberikan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, serta tetap memperhatikan dan melindungi keberadaan masyarakat adat beserta kearifan lokal yang menjadi bagian dari identitas dan kehidupan masyarakat Kalimantan,” ujarnya.




