REDAKSI SATU – Barisan Pemuda Melayu (BPM) menggelar Aksi Unjuk Rasa menuntut Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk menyelesaikan proses hukum korupsi yang sedang ditangani. Diantaranya terkait kasus Navigasi dan Korupsi 68 Miliar Mark Up Pengadaan Lahan/tanah Bank Kalbar.
Massa BPM yang menggelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Pintu Masuk Halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, terpantau membawa keranda peti mati dan pamflet dengan tulisan Berantas Korupsi Kita Bisa dan Stop Menindas Rakyat Kecil.
Korlap Aksi sekaligus Sekretaris Barisan Pemuda Melayu Kota Pontianak, Arief Pratama mengatakan bahwa Aksi Unjuk Rasa tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tuntutan yang sama.
Arief Pratama menyebut, dalam Aksi Unjuk Rasa ini massa BPM menunut Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk menyelesaikan penanganan proses hukum kasus korupsi.
“Terkhusus ada dua kasus yang kami angkat dalam Aksi ini, yaitu kasus Korupsi Navigasi dan Kasus Korupsi Bank Kalbar yang merugikan negara kurang lebih 68 Miliar terkait kasus pengadaan tanah Bank Kalbar, libatkan Bank Kalbar,” tandas Korlap Aksi Barisan Pemuda Melayu saat dikonfirmasi Redaksi Satu, usai menggelar Aksi, Rabu 28 Agustus 2024, sekitar pukul 10.48 WIB.
Selain menuntut penuntasan proses hukum sejumlah kasus Korupsi, Barisan Pemuda Melayu juga meminta kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk melakukan proses hukum secara terbuka dan transparan tanpa pandang bulu.
“Tadi juga kami ditemui langsung oleh Kajati, kami meminta agar hukum itu juga tajam ke atas,” ujarnya.
Editor: Adrianus Susanto318