Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan bangsa Indonesia harus mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 yang asli untuk memperbaiki kondisi bangsa yang semakin krisis. Ajakan itu disampaikan LaNyalla saat menerima audiensi Forum Silaturahim Boemipoetera Nusantara (FSBN) dan Kepresidenan Mahasiswa...

Pengamat politik Rocky Gerung menilai wacana people power yang tengah menggema di kalangan rakyat bukan sebagai bentuk tindakan makar. Sebaliknya, Rocky menilai people power sebagai alat uji kedaulatan rakyat. "Rakyat itu punya hak bertanya dan hak itu bisa dilakukan di...

Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Marauke Circle, Syahganda Nainggolan, menegaskan jika perubahan sangat diperlukan untuk menghancurkan tirani oligarki yang menyandera dan mengendalikan kekuasaan. Hal itu dikatakan Syahganda saat menjadi narasumber di acara yang diselenggarakan Simpul Jaringan Umat Institute (Sijarum Institute)...

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyebutkan pasal 222 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal terssebut, tidak derifatif dengan konstitusi, dan menjadi salah satu faktor pemicu polarisasi di masyarakat yang mengoyak semangat persatuan dan kesatuan bangsa LaNyalla menegaskan, Mahkamah Konstitusi...

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan gugatan DPD RI tentang Presidential Thresold ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bagian dari perjuangan rakyat melawan oligarki. Karena tanpa PT, rakyat bisa punya banyak pilihan calon pemimpin nasional. Dikatakan LaNyalla, ketegasan sikapnya...

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyebut tema diskusi publik 'Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan' yang digelar Komite Peduli Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Minggu (26/6/2022) bisa disingkat menjadi; Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan.  "Tema yang diangkat cukup menarik,...

Saya sebenarnya tidak mau menanggapi banyaknya pertanyaan dan komentar di media sosial. Baik itu di grup WA, maupun di twitter dan media sosial lainnya. Yang pada intinya, menanyakan, mengapa LaNyalla akhir-akhir ini kritis dengan narasi-narasi fundamentalnya tentang negara ini. Dulu-dulu...

Pakar hukum, Prof. Dr. Kaelan, MS., menilai UUD 1945 bukanlah diamandemen, melainkan diganti dengan UU Reformasi 2002. Prof Kaelan menjelaskan alasan penilaiannya dalam FGD 'Amandemen Konstitusi Dalam Rangka Mengembalikan Kedaulatan Rakyat', di Kantor DPD RI Provinsi DIY, Kamis (23/6/2022). Kegiatan...

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak semua pihak menyikapi problem Konstitusi, seperti Undang-Undang Dasar hasil Amandemen 1999-2002 dalam posisi sebagai seorang negarawan. Karena konstitusi menyangkut kedaulatan rakyat sebagai pemilik sah negara ini."Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk...

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengusulkan Work From Home (WFH) untuk menggantikan Cuti Ayah di RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Menurutnya, WFH lebih efektif dan saling menguntungkan. "Dengan konsep WFH, produktivitas tak terganggu dan di sisi lain,...