REDAKSI SATU – PT. Bank Kalbar milik Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (RUPST) secara tertutup di tengah penanganan proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dana Hibah Yayasan Mujahidin Kalbar yang dilaksanakan pada tahun 2021 s.d 2023, naik status dari tahap Penyelidikan ke tahap Penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
RUPS Bank Kalbar yang dipimpin langsung oleh PJ Gubernur dr Harisson tersebut dihadiri oleh beberapa Penjabat Pemprov hingga pemegang saham lainnya tingkat Pemerintah Kabupaten/kota itu digelar di Aula Lantai 5 Bank Kalbar, Jl. Rahadi Usman No.2A, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Rabu 8 Mei 2024, siang.
Peristiwa tersebut dialami oleh salah satu wartawan TV Nasional maupun media online Nasional yang saat itu justru sudah diarahkan oleh Awik bidang protokol Pemprov Kalimantan Barat untuk meliput pengambilan dokumentasi gambar sebelum pembukaan dan foto bersama pada saat acara selesai.
Setibanya Wartawan di Lantai 5 Bank Kalbar milik Pemerintah Daerah itu, seorang staf Bank Kalbar menghampiri wartawan dan melarang peliputan kegiatan RUPS tersebut.
“Wartawan tidak boleh meliput, tidak boleh ambil gambar, nanti kalau kami izinkan, kawan-kawan Wartawan yang lain marah dengan kami. Nanti foto dan rilis berita biar kami kirim saja,” ungkap Zulham Effendi.
Zulham Effendi yang juga tiba-tiba mengaku sudah bekerja belasan tahun itu, meminta pulang kepada wartawan dan berjanji akan mengirimkan rilis berita dan foto kegiatan RUPS tersebut. Hingga berita ini dipublikasikan, Selasa 14 Mei 2024, ternyata dirinya pun tidak mengirim rilis berita dan dokumentasi RUPS tersebut.
Menariknya, ternyata dibalik larangan Peliputan RUPS dengan penjagaan yang ketat itu, beredar Tahap Penyidikan kasus dugaan Korupsi Dana Hibah Mujahidin yang tertuang dalam Sprindik Nomor 02/0.1/Fd.1/04/2024 di Kalangan sejumlah Pejabat di Kantor Gubernur Kalbar sejak hari Rabu 8 Mei 2024 melalui pesan WhatsApp setelah adanya Surat Panggilan Pemeriksaan dari Kejati Kalbar kepada Sejumlah Pejabat dan Mantan Pejabat Pemprov Kalbar yang disampaikan ke bagian yang menangani di Kantor Gubernur.
Pemanggilan Pemeriksaan oleh Penyidik Kejati Kalbar terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan Korupsi dan atau TPPU dana Hibah Mujahidin dari Pemprov Kalbar ini akan dilaksanakan pada 13 sampai dengan 16 Mei 2024.
Berdasarkan pengakuan pihak Yayasan, Anggaran untuk pembangunan SMA dan Sentra Bisnis Yayasan Mujahidin itu menggunakan Anggaran Dana Hibah dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 4 (empat) tahap.
“Pembangunan sejak tahun 2021 sampai 2023, sebanyak 4 (empat) tahap anggaran. Anggaran tersebut dari Bio Sosial Kesra dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar pada tahun 2022,” ungkapnya.
Dia menyebut, selain 3 tahap anggaran Dana Hibah yang secara berturut-turut sejak tahun 2021 hingga 2023, Anggaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar juga sempat terealisasi 1 (satu) Tahap pada tahun 2022. Namun karena menyalahi aturan, anggaran dari Dinas Pendidikan itu pun hanya direalisasikan satu tahap saja.
Editor: Adrianus Susanto318