REDAKSI SATU – Proyek pembangunan infrastruktur Jembatan Sungai Peniung tahap I (satu) di wilayah Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat diduga terindikasi kuat Mark Up anggaran hingga Miliaran.
Berdasarkan papan plang Informasi Proyek, pembangunan infrastruktur Jembatan Sungai Peniung tahap I dengan kontrak kerja 600.1.10/25-PK/DPUPR/BM tanggal kontak 13 September 2024 tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu senilai Rp 1.969.450.000,00 dengan penyedia jasa CV Cemara.
Menurut Narasumber, bila dilihat kasat mata dan dibandingkan pagu anggaran dengan volume hasil pekerjaan proyek di lokasi, maka memicu pertanyaan dan dugaan ada indikasi Mark Up Anggaran hingga miliaran rupiah.

“Kalau dilihat dari yang mereka kerjakan di lokasi, paling hanya menghabiskan anggaran kurang lebih Rp500 hingga 700 juta, artinya ada dugaan Mark Up Anggaran hingga miliaran rupiah,” ungkap Narasumber yang namanya minta dirahasiakan kepada Kepala Korwil Kalbar media online Redaksi Satu, Jumat 14 Februari 2025.
Ia menerangkan, bahwa pekerjaan yang mereka kerjakan lebar kurang lebih 5 meter tersebut dengan ketebalan timbunan tanah merah 1 meter hingga 5 meter dengan panjang kurang lebih 50 meter dari masing-masing kedua arah jembatan.
“Bahkan pondasi abutmen jembatan yang dikerjakan tersebut kualitas dan volumenya cukup diragukan, dan dikhawatirkan bila material dan volumenya tidak sesuai standar, maka abutmen jembatan tersebut cepat mengalami kerusakan hingga longsor. Pengerjaan harus pake batu pecah dan kekuatan betonnya harus K250 dan itu sudah paling minimal,” sindirnya.

Narasumber menekankan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu harus benar-benar menggunakan dan memanfaatkan anggaran sebaik dan seefisien mungkin, mengingat wilayah Kabupaten Kapuas Hulu begitu luas dan masih banyaknya infrastruktur yang perlu dibangun.
“Kita minta kepada Pemerintah melalui institusi pendek aturan dan hukum, agar melakukan audit dan proses hukum bila mana ditemukan Mark Up atau pekerjaan yang tidak sesuai Kontrak Kerja dalam pekerjaan Proyek pembangunan infrastruktur Jembatan Sungai Peniung tahap I (satu) tersebut,” ujarnya.