Redaksi Satu || – Mantan presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, menghadapi petugas berwenang atas tuntutan penangkapan pada dirinya, Dikutip dari Reuters (3/1/2025).
Peristiwa itu berawal ketika Yoon Suk Yeol mengeluarkan pernyataan memberlakukan darurat militer, hal ini telah memicu spekulasi dari negaranya, sehingga Republik Korea dalam kecemasan kepemimpinan mereka.
Yoon Suk Yeol menyampaikan pesan yang menantang kepada basis pendukungnya, beberapa hari sebelum surat perintah berakhir pada tanggal 6 Januari 2024.
“Republik Korea saat ini dalam keadaan bahaya, karena kekuatan internal dan eksternal yang mengancam kedaulatannya, dan aktivitas elemen anti-negara,” katanya.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada para pengunjuk rasa. Pernyataan itu telah dikonfirmasi pengacaranya, Yoon Kab-keun.
Pihak berwenang memasuki kediaman mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada hari Jumat, mereka akan melakukan surat penangkapan.
Dengan memegang alat bukti dan petugas berwenang pun, mencoba menghindari unjuk rasa di lokasi kediaman mantan Presiden Korea Selatan.
Tidak jelas apakah Dinas Keamanan Presiden (PSS), yang sebelumnya telah memblokir akses penyelidik dengan surat perintah penggeledahan ke kantor dan kediaman resmi Yoon, akan mencoba menghentikan penangkapannya.
Yoon sedang diselidiki secara kriminal atas pemberontakan atas upayanya memberlakukan darurat militer pada tanggal 3 Desember 2024.
Atas pemberlakuan itu telah menggemparkan Korea Selatan, ekonomi terbesar keempat di Asia dan salah satu negara demokrasi paling dinamis di kawasan itu.
Penangkapan ini akan menjadi peristiwa bersejarah dan, pertama kali bagi pemimpin negara Korea Selatan yang sedang menjabat.
Pejabat dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), yang memimpin tim penyelidik gabungan yang meliputi polisi dan jaksa.
Mereka telah tiba di gerbang kompleks Yoon tak lama, setelah pukul 7 pagi (2200 GMT Kamis), menurut saksi mata Reuters.
Kendaraan CIO tidak langsung memasuki kompleks, sebagian karena ada bus yang menghalangi jalan masuk.
Beberapa pejabat CIO kemudian berjalan melalui gerbang yang terbuka dengan berjalan kaki dan melewati bus.
Tetapi kemudian sempat berhadapan dengan bus lain, dan kendaraan lapis baja di jalan masuk, sebelum mereka dipindahkan.
Begitu berada di dalam kompleks, CIO dan polisi yang menyertainya, menghadapi pengepungan oleh personel PSS, serta pasukan militer yang ditugaskan untuk mengamankan presiden.
Demikian dilaporkan media. Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan mengatakan pasukan tersebut berada di bawah kendali PSS.
Kantor berita Yonhap mengutip kepala PSS yang mengatakan, pihak berwenang tidak diizinkan menggeledah kediaman Yoon.
Pengacara Yoon mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, bahwa pelaksanaan surat perintah penangkapan yang tidak sah.
Terhadap Yoon adalah melanggar hukum, dan mereka akan mengambil tindakan hukum, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Para pengunjuk rasa berkumpul pada dini hari di dekat kediaman tersebut, dengan jumlah yang membengkak menjadi ratusan massa.
Pada saat laporan media berjalan, dan saat otoritas investigasi akan segera mencoba melaksanakan surat perintah penangkapan.
Hal itu telah disetujui pada hari Selasa, setelah, Yoon menolak menerimak9 panggilan untuk hadir.
“Kita harus menghalangi mereka dengan nyawa kita,” terdengar seorang berkata kepada yang lain.
Beberapa orang meneriakkan, “Presiden Yoon Suk Yeol akan dilindungi oleh rakyat,” dan menyerukan agar kepala CIO segera ditangkap.
Pyeong In-su, 74, mengatakan bahwa polisi harus dihentikan oleh “warga negara yang patriotik”, istilah yang digunakan Yoon untuk menggambarkan mereka yang berjaga di dekat kediamannya.
Sambil memegang bendera Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan tulisan “Ayo kita bersama” dalam bahasa Inggris dan Korea, Pyeong mengatakan ia berharap Presiden AS terpilih Donald Trump akan membantu Yoon.
“Saya berharap setelah pelantikan Trump, dia dapat menggunakan pengaruhnya untuk membantu negara kita kembali ke jalur yang benar,” katanya.
Surat perintah penangkapan saat ini berlaku hingga 6 Januari, dan hanya memberi waktu 48 jam bagi penyidik untuk menahan Yoon setelah ia ditangkap.
Penyidik kemudian harus memutuskan apakah akan meminta, surat perintah penahanan atau membebaskannya.
Setelah ditangkap, Yoon diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul, kata Kantor Berita Yonhap, mengutip CIO.
Yoon menggemparkan negara itu dengan pengumumannya pada tengah malam, tanggal 3 Desember.
Bahwa ia akan memberlakukan darurat militer untuk, mengatasi kebuntuan politik dan membasmi “kekuatan anti-negara”.
Namun, dalam hitungan jam, 190 anggota parlemen menentang pengepungan pasukan dan polisi untuk memberikan suara menentang perintah Yoon. Sekitar enam jam setelah keputusan awalnya, Yoon mencabutnya.
Dia kemudian mengeluarkan pembelaan yang menantang atas keputusannya, dengan mengatakan lawan politik dalam negeri bersimpati kepada Korea Utara dan mengutip klaim yang tidak berdasar tentang kecurangan pemilu.
Kim Yong-hyun, yang mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan Yoon setelah, memainkan peran utama dalam dekrit darurat militer.
Ia telah ditahan dan didakwa minggu lalu atas tuduhan, pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Pemberontakan merupakan salah satu dari sedikit tuntutan pidana, di mana presiden Korea Selatan tidak memiliki kekebalan hukum.
Pengacara Yoon mengatakan surat perintah penangkapan itu ilegal, dan tidak sah karena CIO tidak memiliki kewenangan berdasarkan hukum Korea Selatan untuk meminta surat perintah.
Yoon telah diisolasi sejak ia dimakzulkan dan diskors dari, kekuasaan pada 14 Desember.
Terpisah dari penyelidikan kriminal, kasus pemakzulannya saat ini sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi. (***Saidi-Dikutip dari Reuters***).