Bogor, Redaksi Satu – Pemprov Jabar telah menghentikan sementara, beberapa kegiatan pertambangan yang ada di wilayah Parung panjang, di Kabupaten Bogor.
Penutupan ini dilakukan karena masalah lingkungan dan keselamatan yang memicu kerusakan jalan, kemacetan, polusi, serta kecelakaan lalu lintas pada kendaraan besar.
Meski Pemprov Jabar pun sudah memberikan, kompensasi terhadap warga terdampak.
Namun pengamat kebijakan publik Yusfitriadi menilai hal ini harus dibarengi, dengan kejelasan nasib masyarakat dan pelaku usaha setelah atau pasca penutupan tambang itu
“Jadi intinya harus ada kejelasan, harus ada kepastian hukum. Kalau tidak ada kepastian hukum, ya bagaimana adanya kebijakan, masa tidak ada kepastian hukum? “kata Yusfitriadi, Rabu (12/11/2025).
Melihat Jalur Tambang Penting di Masyarakat
Yusfitriadi menilai langkah paling realistis adalah saat ini bukan dengan cara menutup aktivitas pertambangan semata, melainkan mempercepat pembangunan jalan, adanya jalur khusus tambang yang kini sejak lama direncanakan pemerintah.
Maka dengan adanya jalur khusus, persoalan klasik seperti, kerusakan jalan umum begitu juga dengan konflik sosial bisa terselesaikan.
“Kami sepakat mobil tambang merusak jalan, tapi kan sudah ada rencana membangun jalur tambang. Padahal tinggal konsentrasi di situ.
Supaya dampak dari angkut tambang yang merusak jalan dan sering mengorbankan masyarakat bisa teratasi, “ungkapnya.
“Apabila bermasalah dengan masyarakat, itu bisa terselesaikan dengan jalur tambang. Jangan sampai kemudian jalur tambang mangkrak, lantas kini perusahaan tambang dibekukan, “kata Yusfitriadi.
Tambang Dan Dampak Ekonomi Masyarakat Harus Selaras
Menurutnya, sebagian besar masyarakat Parung panjang banyak menggantungkan penghasilan dari aktivitas tambang.
Karena itu, kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspek ekonomi rakyat justru bisa menimbulkan masalah baru.
“Agar perusahaan tambang juga punya harapan kembali menambang,dan masyarakat juga punya harapan kembali mendapatkan income ekonomi dari perusahaan tambang, tapi juga tidak merugikan masyarakat dalam perspektif-perspektif yang lain, “tandas nya.
Pemprov Jabar Berikan Kompensasi Untuk Masyarakat Parung panjang Terdampak
Sebelumnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berjanji bakal mengurus warga terdampak penutupan tambang Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
Dia mengatakan, pemerintah ingin memberikan lebih dari sebatas kompensasi sebesar Rp3 juta selama tiga bulan bagi warga terdampak penutupan sementara tambang di Parungpanjang.
“Nanti ada kepastiannya, tenang saja. Setiap yang saya lakukan pasti ada kepastiannya, “ucap Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis 6 November 2025 lalu.
Kemungkinan terburuk solusi bagi warga terdampak penutupan tambang di Parung panjang adalah merekrut mereka menjadi tenaga kebersihan di Pemprov Jabar.
“Baik tenaga kebersihan jalan maupun kerja di PSDA. Yang berikutnya, mereka dimasukkan ke sistem pekerjaan kami yang berjalan hari ini.
Poyek pemerintah banyak banget hari ini, (nilainya) triliunan, bahkan puluhan triliun Rupiah, “tegasnya .
Selama ini mereka hanya dapat maksimal Rp 50 ribu sehari, dan sopir itu hanya Rp 80 ribu.
“Jadi sebenarnya, diberi kompensasi Rp 3 juta per bulan, wah, itu sudah luar biasa sudah di atas kebiasaan mereka mendapatkan uang sebagai (pemasukan),”lirih nya [miyuda]
