Jakarta, redaksisatu.id – Pemerintah saat ini mulai menyalurkan bantuan sosial se-Indonesia.
Bantuan bansos pada kwartal ke II 2025, untuk 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Indonesia baru-baru ini
Bantuan itu nilainya mencapai Triliunan rupiah atau tepatnya Rp10 triliun, dan itu mencakup Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan juga Program Keluarga Harapan (PKH).
Keterangan itu telah disampaikan Gus Ipul sebelumnya, pada pekan terakhir di Kantor Kementerian Sosial, “kata Mensos di Jakarta.
Meskipun penyaluran itu mulai dilakukan hari ini secara bertahap, ”ungkap Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/5/2025).
Dan penyaluran kali inipun.juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, meskipun kini telah menggunakan patokan DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Meski dalam penggunaan DTSEN itu juga akan memungkinkan dan menyasar pada bantuan yang lebih tepat, “ungkapnya
Meskipun telah dijelaskan oleh Mensos, dalam proses pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua jalur, satu diantaranya adalah jalur formal yakni:
Jalur integrasi data antar lembaga, juga melalui jalur partisipatif yaitu aplikasi Cek Bansos, yakni jalur yang menyediakan fitur Usul dan Sanggah.
Selain itu kami minta masyarakat melengkapi syarat yang tersedia di aplikasi cek bansos jika ingin mengusulkan atau menyanggah data yang ada, ”terangnya
Tak hanya itu Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti juga menyampaikan dan BPS telah menyelesaikan pemutakhiran DTSEN untuk bansos triwulan II.
Proses kerjasama inipun juga telah melibatkan sejumlah komponen yang ada, seperti melalui para pendamping PKH serta BPS provinsi dan kabupaten/kota.
Dan kami juga lakukan ground check terhadap sekitar 12 juta keluarga. Dan disitulah sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan masuk dalam pemutakhiran DTSEN, “ujarnya.
Disisi lain, Amalia juga menambahkan, bahwa proses kali ini telah melakukan pemutakhiran dan juga memadukan hasil survei BPS, data administrasi, serta rekonsiliasi dengan Dukcapil.
Dan untuk itu, kini seluruh data yang telah dimutakhirkan ini telah kami serahkan kepada BPKP untuk validasi akhir.
Meski tujuannya jelas, untuk meminimalkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos, ”pungkasnya.(Windy Mayuda).
.
