Redaksisatu.id – Seputar pekerjaan pembangunan PUPR Kabupaten Bogor, belum lama ini jajaran DPD SPMI Bogor Raya menanyakan pekerjaan PL yang di inisiasi oleh PUPR, (23/9/2024).
Kita tahu Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor, mempunyai skill bidang nya masing masing.
Meskipun ranah dalam skill di DPUPR tentu seharusnya berlatarkan pendidikan teknik sipil, atau menguasai dan memahami struktur dalam pembangunan dan bukan sebaliknya.
Hal ini ‘disinyalir ada perbedaan yang sangat signifikan, terutama ketika tim DPD SPMI Bogor Raya mencoba, mengkonfirmasi terkait pekerjaan di dinas PUPR, kepada Iwan Irawan selaku Kadis PUPR Kabupaten Bogor.
Seperti juga hal yang terkecil, berapa anggaran yang dipergunakan untuk perawatan jalan dan, jembatan tahun 2024?
Pelaksanaan pekerjaan tersebut tanpa adanya keterangan, atau penjelasan pagu anggaran yang terpampang hingga di kerjakan oleh UPT UPT DPUPR.
Anggaran APBD di serap melalui DPUPR 2024 Transparansi dan dibuka ke Publik. Dengan acuan kepada UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Tahun 2008 No.14.
Acap kali Iwan Kadis PUPR melempar tanggung jawabnya kami menemui bawahannya, yang semestinya dia yang langsung menemui kami, untuk memberikan keterangan tanya jawab kepada SPMI.
Karena Ia sebagai montor penggerak kebijakan atau pimpinan memberikan contoh, yang baik bekerja untuk masyarakat” dan menyadari pengabdiannya berasal untuk siapa.
Seperti yang sudah sudah Kadis PUPR Kabupaten Bogor, kerap memerintahkan untuk berhubungan, dengan.. Kabid A atau Kabid B. Seakan kami mereka melemahkan seorang jurnalis.
Hal ini merupakan pertanyaan mendalam bagi jajaran SPMI. Konfirmasi yang dilakukan berupa surat pun, Ia tidak mengindahkan dan terkesan diam.
Disinilah kajian kajian itu tim jajaran SPMI Bogor Raya mengulik dan menelusuri, rekam jejak seorang Kadis PUPR. Dimana pendidikan dan penyesuaian skill pekerjaan itu sangatlah penting.
Ditemukan rekam jejak itu seorang Kadis PUPR Iwan Irawan S.E., M.Si berlatar belakang pendidikan di bidang Ekonomi, disinilah yang menjadi kunci jawaban berarti bagi SPMI.
Siapakah yang bertanggung jawab atas pengangkatan seorang Kadis PUPR, yang berlatar belakang pendidikan ekonomi?
Apakah dibenarkan pemimpin kedinasan di bidang infrastruktur pembangunan, di pimpin oleh hanya pendidikan ekonomi?
Mampukah menurut publik mereka bekerja dengan baik?
Siapakah yang salah dalam peristiwa pengangkatan itu?
Silahkan publik menilai menurut pendapat mereka masing masing?
Begitulah rangkaian yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Bogor, dan masih ada lagi dinas yang menempati posisi bukan dibidangnya mereka, menurut DPD SPMI Bogor Raya.
