Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, minta semua pihak harus menanggapi serius pernyataan Polhukam Mahfud MD, yang menyebutkan hampir 92 persen calon kepala daerah (Cakada), dibiayai oleh cukong untuk maju di Pilkada.
Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD tersebut, senada dengan pernyataan Ketua DPD RI LaNyalla, yang dalam beberapa kesempatan menyoalkan semakin menguatnya peran Oligarki Ekonomi dalam mendisain pemimpin nasional.
Karena itu, Ketua DPD RI LaNyalla, menawarkan Peta Jalan agar Indonesia kembali kepada Demokrasi Pancasila. Demokrasi yang sesuai dengan karakter dan watak bangsa dengan ideologi Pancasila.
“Kita sebenarnya sudah punya sistem sendiri, yaitu Demokrasi Pancasila. Tetapi kita tengelamkan dan kita copy paste sistem demokrasi liberal yang diterapkan negara-negara di barat. Akibatnya justru kita tidak baik-baik saja,” tandasnya.
Padahal lanjut LaNyalla, yang perlu dilakukan bangsa ini hanya menyempurnakan Demokrasi Pancasila yang sudah kita miliki dengan adendum. Agar praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru tidak terulang.
“Tetapi sekarang kita terjebak dalam demokrasi prosedural saja. Tetapi tidak dalam kualitas. Karena fakta masih terjadi kecurangan Pemilu maupun PIlkada di sana-sini. Bahkan ada yang terstruktur, massif dan sistematis,” tukasnya.

Bagi Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, demokrasi merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
“Demokrasi itu adalah alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kalau demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, maka kesejahteraan rakyat pasti juga terganggu,” ujar LaNyalla, Senin (19/9/2022).
Dikatakan Mahfud, hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong untuk maju di Pilkada. Imbasnya, setelah terpilih, para calon kepala daerah ini akan memberi imbalan balik kepada cukong yang membiayainya tersebut.
Menko Polhukam sekaligus Ketua Dewan Pakar KAHMI Mahfud MD mengutip pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa untuk maju sebagai calon kepala daerah tak sekadar butuh modal pintar, tapi butuh uang yang fantastis. Bila tak punya uang, katanya, maka sulit untuk terpilih.
“Kata Pak Bahlil tadi, coba kamu pintar tapi enggak punya uang, enggak bisa kepilih. Itu kata pak Bahlil tadi. Itulah demokrasi jual beli,” ucap Mahfud MD.
Dan hasil simulasi saya dengan anak-anak LSM, lanjutnya, kalau hitung-hitungan KPK, 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong. “Itu angka dari KPK. Jadi demokrasi kita tidak sehat,” pungkas Mahfud MD(*)
SIARAN PERS
Ketua DPD RI
Senin, 19 September 2022