Komite II DPD RI menyerap aspirasi masyarakat Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) terkait masalah elektrifikasi daerah.
diawali pemaparan Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, yang menyampaikan bahwa masyarakat di daerah kepulauan terkendala dengan listrik yang belum teraliri selama 24 jam.
Beberapa desa berkomitmen untuk pengadaan listrik melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Beberapa genset di daerah-daerah juga banyak yang rusak dan tidak diperbaiki.
“Kami berharap DPD RI dapat membawa aspirasi masyarakat Pangkep,” ujarnya.
Rombongan Komite II DPD RI yang dipimpin oleh senator asal Sulawesi Tengah, Lukky Semen, menyampaikan bahwa DPD RI langsung melakukan advokasi dalam rangka untuk mengetahui secara langsung apakah benar beberapa daerah khususnya di Pangkep belum teraliri listrik dengan baik.
Senator asal Sulawesi Tengah tersebut menyampaikan bahwa DPD RI adalah utusan perwakilan daerah dan dalam kesempatan tersebut DPD RI juga menghadirkan Kementerian ESDM dan PLN selaku mitra kerja Komite II DPD RI.
“Komite II DPD RI akan menindaklanjuti lebih lanjut permasalahan ini dengan melakukan Rapat Kerja bersama dengan Kementerian ESDM dan PLN,” tegasnya.
Senior Manager Perencanaan PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar), Juli Sasmiharto, menyampaikan bahwa permasalahan listrik di daerah kepulauan menjadi tantangan PLN karena harus mencapai rasio elektrifikasi 100% di tahun 2024.
“Berdasarkan data saat ini rasio elektrifikasi Sulawesi Selatan sudah mencapai 99,82 persen,” tambahnya.
Pada pertemuan tersebut, PLN memaparkan rencana pengembangan listrik Kabupaten Pangkep dengan menggunakan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) dan Super Sun.
Dalam mengaliri listrik PLN juga akan mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan dari wilayah setempat.
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, M.P. Dwi Nugroho, menyampaikan ada beberapa poin strategi untuk mencapai target rasio elektrifikasi, yaitu perluasan jaringan (grid extension), mini grid, dan pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT), SPEL, dan Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL).
“Kami ingin tahu bagaimana mapping pembangunan Kabupaten Pangkep agar dapat mengetahui langkah solusi yang diambil dari permasalahan ini,” ujar Dwi.
Sementara itu terkait dengan permasalahan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang sudah rusak, Dwi menyampaikan masih ada bagian yang dapat dimanfaatkan untuk dapat didesain ulang.
Hasil diskusi dari pertemuan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa akan ada 1 (satu) pilot project rencana pengembangan listrik di salah satu pulau di Kabupaten Pangkep dengan menggunakan Super Sun.
“Pemerintah Pusat agar segera memprogramkan rencana pengembangan listrik di daerah-daerah lain yang belum teraliri listrik,” tambah Lukky Semen.
Pertemuan ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Ketua DPRD Kabupaten Pangkep, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senior Manager Perencanaan PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar); para Camat dan Kepala Desa Kabupaten Pangkep yang berkepentingan dalam penyelesaian masalah ini.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh anggota Komite II DPD RI antara lain Herry Erfian (Kep. Bangka Belitung), Stefanus B. A. N. Liow (Sulawesi Utara), dan Mamberob Y. Rumakiek (Papua Barat).
Jum’at, 16 Desember 2022
Editor: Khairul Ramadan