REDAKSI SATU – Koordinator GMKI Wilayah XIV Kalbar, Andrianus mengatakan bahwa terkait 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi), perlu mengakui prestasi kinerja yang dicapai sekaligus juga mengakui adanya kekurangannya. Oleh karena itu, GMKI Kalbar memberikan Apresiasi dengan Catatan.
Persoalan tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator GMKI Wilayah XIV Kalbar, Andrianus kepada Redaksi Satu saat dimintai tanggapannya terkait 10 tahun masa Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Jokowi, Jumat 2 Agustus 2024.
Koordinator GMKI Wilayah XIV Kalbar, Andrianus menyampaikan sebagai mahasiswa sekaligus bagian dari masyarakat, tentu kita perlu menilai 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi ini dengan fair dan objektif. Apa yang baik kita akui itu sebagai prestasi, namun di sisi lain, banyak juga catatan buruk yang perlu diakui selama kepemimpinan beliau ini.
“Salah satu hal menonjol dari kepemimpinan Jokowi adalah ketika pembangunan tidak lagi Jawa sentris, pembangunan mulai bisa dirasakan juga oleh masyarakat di luar pulau jawa, dalam hal ini khususnya Kalimantan Barat,” ungkap Andrianus.
Menurut Andrianus, di era Presiden Jokowi, ketersediaan listrik, jaringan sinyal, dan infrastruktur jalan di beberapa pelosok desa mulai diperhatikan
“Salah satu contoh kongkrit hasil kepemimpinan beliau yang bisa dirasakan sampai daerah terpencil dan terluar, termasuk kampung halaman saya adalah pemerataan listrik. Berpuluh-puluh tahun masyarakat mendambakan kehadiran listrik, baru di bawah kepemimpinan beliau, hal ini bisa terealisasi. Selain itu, sudah dimulai juga pembangunan tower untuk sinyal, ya meskipun tidak lupa di ingatan kita, proyek ini di korupsi juga, namun setidaknya upaya itu sudah dimulai. Kondisi jalan di Kalbar juga mulai diperhatikan, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas di pelosok desa terkhususnya,” tandasnya.
Selain itu, GMKI Kalimantan Barat menilai bahwa di era Pak Jokowi, daerah perbatasan mulai diperhatikan sehingga adanya perubahan yang positif sebagai cerminan kedaulatan dan harga diri bangsa Indonesia.
“Pembangunan daerah perbatasan negara di Kalimantan juga merupakan sesuatu yang layak di apresiasi, hal ini tentu berkaitan dengan kedaulatan dan harga diri bangsa Indonesia, meningkatkan konektivitas antar negara, serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia di batas negeri,” ujarnya.
Bahkan GMKI Kalimantan Barat menyebut, bahwa di era presiden Jokowi juga Indonesia mulai diperhitungkan dalam kancah internasional hingga terbangun hubungan emosional yang positif dari para Pemimpin dunia.
“Perlu kita akui, dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia memiliki hubungan dan relasi yang baik dengan negara-negara lain. Ikut aktif dalam berbagai isu, Sehingga Indonesia bisa diperhitungkan dalam kancah internasional. Selain itu hubungan baik ini tentu berdampak pada investasi yang masuk ke Indonesia, baik itu pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sehingga membuka banyak lapangan pekerjaan,” ungkap Andrianus selaku Koordinator GMKI Wilayah XIV Kalbar.
Selain itu, Andrianus juga menyampaikan catatan buruk 10 tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi. GMKI menilai kepentingan sesaat Jokowi merusak citra baik yang telah lama Ia bangun.
“Terlepas dari berbagai prestasi yang telah beliau capai, sangat disayangkan, diakhir kepemimpinannya, Pak Jokowi membuat keputusan-keputusan yang merusak citra baik yang telah lama Ia bangun,” sindirnya.
Andrianus juga menyampaikan bahwa Kepentingan cawe-cawe Jokowi memutus mimpi besar anak-anak yang tidak berasal dari keluarga berada dan keluarga penguasa.
“Pada mulanya, dari beliau kita belajar tentang proses, bagaimana anak kampung, tidak mampu, bukan siapa-siapa, tidak dipandang dan tidak diperhitungkan bisa menjadi sesuatu. Mulai dari jadi Pengusaha, Walikota, Gubernur, sampai Presiden,” tuturnya.
Namun hari ini, lanjut GMKI Kalimantan Barat mengatakan ternyata dari beliau juga kita tahu, bahwa kepentingan politik dan kepentingan keluarga bisa memangkas banyak proses itu. Privilege yang begitu besar beliau berikan untuk anaknya menjadi Wapres, padahal di sisi lain, masih banyak calon yang punya kualitas dan rekam jejak mumpuni lebih baik daripada anaknya. Sehingga kekuasaan tidak lagi di seleksi dengan standar kualitas, tapi lebih kepada standar kepentingan pribadi.
“Hari ini mungkin banyak yang menganggap hal ini biasa, namun dikemudian hari jika ini di biasakan, maka pupuslah mimpi anak-anak yang tidak dekat dengan lingkar kekuasaan,” tandasnya.
Dia menerangkan, di bawah kepemimpinan beliau, pembagian jabatan sarat akan kepentingan kelompok. Beberapa waktu ini kita melihat, bagaimana persoalan negara muncul disebabkan jabatan strategis di isi oleh orang yang tidak berkompeten di bidangnya. Terlalu dipaksakan, untuk memenuhi hasrat politik kelompok. Sehingga muncul berbagai persoalan yang tidak perlu sehingga merugikan masyarakat.
“Misalnya kebocoran 34 juta data pasport penduduk Indonesia oleh Menkominfo. Korupsi diberbagai Kementrian, kasus Korupsi Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian, Korupsi Johnny Gerard Plate Menkominfo, Korupsi Idrus Marham dan Juliari batubara Mensos, Korupsi Imam Nahrawi Menpora, Korupsi Edhy Prabowo menteri kelautan dan perikan, serta masih banyak lagi kasus lainnya. Lengkap sudah fakta bahwa jabatan hanya diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten dan serakah,” tegasnya.
GMKI Berharap, di akhir kepemimpinan Jokowi sebaiknya meninggalkan legacy yang baik saja, jangan bertingkah yang aneh-aneh lagi dengan keputusan-keputusan yang sarat kepentingan
“Masih banyak lagi catatan lain selama kepemimpinan beliau ini, soal birokrasi, penegakan hukum yang no viral no justice, Korupsi, dan lain sebagainya. Harapan kami, ini semua dapat dibereskan sebelum lengser, kembalikan kepercayaan masyarakat seperti dulu lagi, tinggalkan legasi dan citra yang baik di akhir kepemimpinan Bapak Jokowi. Citra baik yang dibangun berpuluh puluh tahun jangan lagi dirusak dengan kepentingan sesaat,” pungkasnya.
Editor: Adrianus Susanto318