KALBAR | redaksisatu.id – Sejumlah Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Kenaikan BBM melakukan aksi penyampaian aspirasi ke Kantor Gubernur dan Pertamina Kalbar pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, sore.
“Alhamdulillah penyampaian aspirasi hari ini oleh perwakilan Masyarakat yang tergabung di GERAM diterima dengan baik oleh pemerintah propinsi Kalbar beserta Jajaran dan Pimpinan Pertamina Kalbar. Hadir dalam dialog tadi sore yakni Sekda Kalbar, Asisten 3, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kadis Tanaman Pangan, Kadis Pertanian dan Holtikultura, Kadishub Kalbar, Kasat Pol PP Kalbar, perwakilan Dinas Sosial Kalbar, dan Disperindag Kalbar,” ungkap Agus Setiadi, Fasilitator Aksi.
Kemudian GERAM diwakili oleh POM, SPM, PSSN, PPM, KTSI, Kelompok UMKM, Kelompok Nelayan, Organisasi Pemuda, Bodygard Ulama, Forum RT Kubu Raya, Club Motor, dan lainnya.

“Kami berterima kasih kepada Pemprov yang telah mau menampung dan menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah pusat. Kehadiran kami hari ini bersama sejumlah elemen Masyarakat untum mendukung perjuangan adek-adek Mahasiswa se-Indonesia yang telah 2 Minggu melakukan Aksi dan menegaskan bahwa kami masyarakat memang sangat merasakan dampak kenaikan ini,” terang Ketua Umum POM ini.
Ramdan, salah seorang perwakilan nelayan Kakap Kubu Raya yang tergabung dalam Aksi GERAM ini menyampaikan bahwa dirinya dan para nelayan sangat mengeluhkan soal akses BBM bersubsidi.
“Kami ini merupakan kelompok Masyarakat yang paling terdampak akibat kenaikan BBM ini, karena biaya melaut tinggi melangit karena tembus 16 ribu per liter utk solar. Sehingga hal ini sangat memberatkan kami para nelayan, sementara hasil tangkapan kami mayoritas tidak naik di penampung2 besar atau toke,” ungkap warga desa sepok laut ini.
Oleh karena itu, lanjut Warga ini menyampaikan, bahwa pihaknya minta kepada Pak Gubernur dan Pertamina Kalbar agar segera menindaklanjuti masalah ini. Hampir sepanjang pesisir, semua nelayan kecil pasti merasakan dan mengeluhkan hal yang sama. Hanya nelayan besar saja dan sedikit nelayan kecil yang dapat mengakses BBM bersubsidi ini, sementara sebagian dari pihaknya harus pasrah mendapati BBM yang mahal selangit ini.
“Sangat tak sesuai antara biaya yg dikeluarkan dengan hasil, apalagi melaut ini kan tak tentu dan tak bisa dipastikan hasilnya,” tutur nelayan tradsional ini.
Hal berbeda disampaikan oleh Daeng Mochtar peserta Aksi GERAM, salah seorang Masyarakat yang berprofesi sebagai supir lintas daerah ini.
“Kami sangat kesulitan mengakses BBM bersubsidi, paska kenaikan BBM ini bukannya makin mudah dapat solar, malah makin sulit,” sindirnya.
Bahkan kami, kata Ketua Perjuangan Seorang Supir Nusantara ini (PSSN), terpaksa harus antri sampai semalaman bahkan ada yang 2 hari antri baru bisa dapat solar, itu pun solar nya dijatah lagi dan tak mencukupi untuk berangkat ke daerah.
“Yang paling kasian lagi yakni supir-supir daerah yang masuk Pontianak, mereka banyak yang tak bisa mengisi ke SPBU karena tak memiliki kartu. Ini kan sangat membebani para supir, kasian mereka meskipun sebagian ada perusahaan atau bos yang menaungi. Kami berharap Pertamina Kalbar bisa menertibkan tindakan-tindakan ilegal dan sistem yang merugikan para supir karena sangat menyita waktu dan energi,” keluh Mochtar yang merupakan warga Segedong Kabupaten Mempawah ini.
Lain lagi yang disampaikan oleh emak-emak pelaku UMKM di Kota Pontianak yang diwakili ibu Dian. Peserta Aksi GERAM ini juga mengaku sangat merasakan sekali dampak kenaikan BBM karena harga bahan-bahan kue di Pasar juga ikut melonjak naik sehingga berdampak terhadap biaya produksi.
“Kami dihadapkan pada dilema untuk menaikkan harga jual, jika naik otomatis daya beli pelanggan menurun drastis. Tak dinaikkan, efeknya margin profit tipis sekali. Padahal inilah penghidupan kami kaum emak-emak pelaku UMKM,” beber Dian Nusaria S.Hut yang juga Sekjen salah satu kelompok UMKM Kalbar.
Belum lagi daya listrik 450 VA yang akan dihapus dan diganti jadi 900 VA, tentu makin memberatkan masyarakat menengah ke bawah karena harus membayar iuran listrik pasti lebih besar.
“Sementara bantuan-bantuan ke Masyarakat banyak tak tepat sasaran karena data yang kurang valid dan tak aktual. Memang pemerintah ada menggelontorkan bantuan untuk pelaku UMKM, tapi banyak sekali dari kami yang merasa tak tersentuh program tersebut,” pungkas ibu lima anak ini yang juga Ketua PPM Pontianak Kota.
Adrian318