Bogor, Redaksi Satu – DPMD Kabupaten Bogor, merupakan dinas yang menaungi desa-desa se-Kabupaten Bogor.
Namun peran aktif DPMD Kabupaten Bogor, tidak membawa dampak perubahan bagi desa yang diwarnai dugaan intrik-intrik koalisi dan dugaan konspirasi anggaran dari negara.
Mari kita bahas terkait pekerjaan proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya, dari Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.
Anggaran tersebut senilai Rp 37.677.000.000 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk pekerjaan proyek PJU.
Pasalnya, pekerjaan proyek tersebut, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 tidak sedikit dan sangat fantastis.
Dede Armansyah, selaku Sekretaris Dinas (Sekdis) DPMD Kabupaten Bogor, mengatakan, untuk pertanyaan-pertanyaan.
Dari Dewan Pengurus Daerah Serikat Praktisi Media Indonesia (DPD SPMI) Bogor Raya, akan dijawab melalui spesifikasi lengkap via whatsapp.
Dede Armansyah mengaku, bersedia dikonfirmasi dari DPD SPMI Bogor Raya hanya 5 menit. Ia mengungkapkan, dikarenakan mau bertemu pihak Inspektorat.
“Spesifikasi yang ditanya ada kok, lengkapnya saya kirimkan spesifikasi via whatsapp ya,” ujar Dede Armansyah secara singkat saat dikonfirmasi di kantornya pada Rabu, (25/06/2025).
Saidi Hartono, selaku Ketua DPD SPMI Bogor Raya mengaku, sampai saat ini pun dari pihak Dinas terkait, khususnya Sekdis DPMD, Dede Armansyah.
Hingga kini Dede belum memberikan spesifikasi lengkap, yang menurut Saidi Hartono itu diduga ada kejanggalan.
“Kami menghargai jika memang benar sesuai spesifikasi. Tapi buktinya apa?
Sampai detik ini pun tidak ada spesifikasi dikirimkan, yang katanya itu sesuai. Ada apa coba?,” ungkap Saidi Hartono pada Jumat, (04/07/2025).
Saidi Hartono mengharapkan, adanya sebuah keterbukaan atau transparansi kepada publik. Karena menurutnya, pekerjaan tersebut, memakan anggaran yang tidak sedikit.
“Ini sudah puluhan Miliar loh. Kalo memang jelas dan sudah sesuai spesifikasi, tinggal tunjukan saja, apa susahnya kan?,” ujarnya.
Saidi Hartono menambahkan, ada beberapa point yang dipertanyakan olehnya ke pihak Dinas DPMD Kabupaten Bogor, yang dimana PJU Tenaga Surya dibeli dengan sebanyak 1332 unit.
“Kami melihat, disitu jelas ada beberapa yang diduga tidak dicantumkan spesifikasi yang lainnya.
Kami juga bandingkan dengan harga tiang dan lain-lainnya diduga jauh dari harga yang dianggarkan,” jelasnya.
Beberapa pointnya yakni sebagai berikut :
1. Umur solar panel sampai berapa tahun?
2. Warranty?
3. Mengapa tidak memakai kapasitas baterai 50 AH atau 640 WH?
Yang dimana diketahui hanya memakai 48 AH atau 614 WH, dan spesifikasinya secara Incloud?.
“Salah satu rekan dari kami juga melihat lokasi di beberapa Desa yang dipasangkan PJU Tenaga Surya tersebut, hanya diberitahu titiknya saja. Loh, ini kan aneh bukan, yang kami inginkan itu fisik, bukan titik lokasi,” tuturnya.
Saidi Hartono juga mengatakan, Sekdis DPMD menyebut, per unit tiang PJU tersebut bernilai Rp 28.000.000.
“Ia mengaku per unit Rp 28 juta. Sedangkan, diatas yang disebutkan diatas tadi sudah jelas bukan? Diduga jauh sekali dengan harga yang dijelaskan dari Sekdis DPMD,” jelas Saidi Hartono.
Ia berharap, ada keterbukaan dari Dinas terkait. Karena menurutnya, hal tersebut diduga menjadi sebuah polemik yang baru.
“Rancu ini, APH (Aparat Penegak Hukum) di Kabupaten Bogor apakah tidak mengetahui hal tersebut? Jika tahu, Mengapa dibiarkan? Syukur-syukur belum tahu ya,” tutupnya.
