Beranda NASIONAL DPD RI Tindaklanjuti Laporan Hasil BPK

DPD RI Tindaklanjuti Laporan Hasil BPK

Sidang
DPD RI menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. DPD RI melalui Komite IV dan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) akan menindaklanjuti laporan tersebut sebagai upaya perwujudan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Terima kasih kepada Ketua BPK RI atas IHPS I tahun 2022 telah kami terima, secara khusus akan kami pelajari dan kami tindaklanjuti melalui Komite IV dan BAP DPD RI,” ucap Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti saat Sidang Paripurna DPD RI Masa Sidang I Tahun 2022-2023 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (7/10).

LaNyalla menambahkan bahwa dari berbagai laporan dan catatan yang telah disampaikan oleh Ketua BPK RI. Ketua DPD RI akan meminta seluruh Anggota dan Alat Kelengkapan DPD RI untuk menjadi bahan bersinergi dengan pemerintah daerah. “Ini bisa menjadi bahan bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, demi perbaikan dan terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntable,” tuturnya.

DPD

BACA JUGA  Pembunuhan Sadis di Timika Libatkan 6 Oknum TNI

Selain itu, BPK RI juga sedang melakukan audit kinerja DPD RI atas penilaian terhadap kinerja lembaga. Audit ini juga baru pertama kali dilakukan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, akan menjadi yang pertama di lingkungan lembaga negara.

“Audit ini upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektifitas kinerja suatu negara. Maka Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI menghimbau agar kita (DPD RI) dapat menyampaikan informasi sesuai dengan ketentuan dalam rangka optimalisasi kinerja lembaga,” terang LaNyalla.

dpd

Ketua BPK RI Isman Yatun menjelaskan IHPS I tahun 2022 ini pihaknya telah memuat ringkasan dari 771 LHP, yang terdiri atas 682 LHP keuangan, 41 LHP kinerja, dan 48 LHP dengan tujuan tertentu. Bahkan BPK juga mengungkap 9.158 temuan yang memuat 16.674 permasalahan sebesar Rp.18,37 triliun.

BACA JUGA  Himbauan Kakorlantas Polri Persiapan Pengamanan G20 di Bali

“Sebanyak 51,8 persen atau 8.116 permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.17,33 triliun, kemudian 44,8 persen atau 7.020 dari permasalahan itu berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan 3,4 persen atau 538 permasalahan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp.1,04 triliun,” kata Isman Yatun.

dpd

Ia juga mencatat permasalahan ketidakpatuhan pada IHPS mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 67,3 persen atau 5.465 permasalahan sebesar Rp.17,33 triliun serta ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi sebanyak 32,7 persen atau 2.651 permasalahan. “Atas permasalahan itu, selama proses pemeriksaan, tindak lanjut entitas dengan penyetoran uang atau penyerahan aset baru sebesar Rp. 2,41 triliun atau 13,9 persen,” imbuh Isman Yatun.

BACA JUGA  Indonesia Akan Jadi Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia
Artikulli paraprakTATAK Serahkan Berkas Aduan Tragedi Kanjuruhan ke KOMNAS HAM RI
Artikulli tjetërSidang Paripurna DPD RI Terima Rekomendasi Pansus BLBI dan Jiwasraya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.