Beranda LAMPUNG Diduga Kandidat 2 Calon Kades Pakai Piagam Bukan Ijazah

Diduga Kandidat 2 Calon Kades Pakai Piagam Bukan Ijazah

Diduga kandidat
Ashari,SE,M.Pd.I Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan
Lampung Selatan | redaksisatu.id – Diduga kandidat 2 calon kades mengunakan piagam bukan ijazah untuk syarat pencalonannya, yang ahirnya keduanya terpilih jadi Kepala Desa secara difinitif. Selasa, (15/02/2022)

Banyak yang menyesalkan mekanime seleksi berkas persyaratan administrasi untuk kelengkapan pencalonan kepala desa, yang justru meloloskan kandidat yang tidak memiliki ijazah, alias hanya menggunakan sertifikat atau piagam.

Diduga kandidat 2 calon kades, yang mengunakan sertifikat atau piagam tersebut justru diloloskan oleh panitia seleksi (Pansel) mulai tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten, seharus pansel dapat menganulir berkas persyaratan keduanya, karena bukan menggunakan ijazah.

BACA JUGA  Warga dan Aktivis Desak Pemdes Kertaraharja Selesaikan Sejumlah Bangunan

Tentu hal tersebut menimbulkan pertanyaan dari banyak pihak, dan itu terbukti adanya gugatan terhadap salah satu kandidat yang terpilih yaitu (Muhsani – red) Kepala Desa Sukabanjar Kecamatan Sidomulyo, oleh ripalnya saat pencalonan pilkades sebelumnya.

Namun dari data yang dimiliki wartawan redaksisatu.id, untuk pemilihan Kepala Desa (Kades) serentak 28 Oktober tahun 2021 yang lalu, untuk wilayah Lampung Selatan, Khususnya di Kecamatan Sidomulyo diduga kandidat dua orang kepala desa terpilih yang tidak memiliki ijazah secara sah.

Diduga Kandidat
Muhsani Kepala Desa Sukabanjar Kecamatan Sidomulyo ( diduga menggunakan Sertifikat atau Piagam )

Diduga kandidat kedua kepala desa terpilih tersebut memiliki sertifikat atau piagam yang diterbitkan oleh lembaga yang tidak terdaftar di Kemenag dan tempatnya belajar  hanya sebagai Tempat Pengajian Alquran (TPA) bukan pendidikan Kesetaraan atau bukan pula Pendidikan Non Formal (PNF)

Seperti yang pernah diberitakan media redaksisatu.id diedisi 26 Januari 2022 dengan judul ” Kemenag Tolak Ligalisir Ijazah Muhsani” atau bisa diklik di www.https://redaksisatu.id.

BACA JUGA  Keributan Dua Kelompok Diduga Akibatkan Kerusakan Pos Satpam

Memurut penjelasan yang disampaikan Ashari Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Lampung Selatan, bahwa.

Sertifikat atau Piagam yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan agama yang statusnya belum atau tidak terdaftar di Kemenag, maka itu hanya berlaku terbatas di lingkungan lembaga tersebut saja.

Diduga Kandidat
Surat Keterangan dari Kemenag Lampung Selatan, Ponpes Al Falah Candipuro tidak terdaftar

dengan kata lain Sertifikat atau Piagam tersebut levelnya bukan Ijazah sehingga tidak bisa dipakai untuk persyaratan meneruskan pendidikan kejejang formal dan non formal, atau tidak bisa mengikuti pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Non Formal (PNF)

Hal itu dikuatkan juga dengan keterangan tertulis yang diberikan pihak Kemenag Lampung Selatan, tertanggal 31 Januari 2022, prihal penjelasan terkait izin pendirian Madrasah Tsanawiyah Diniyah Ponpes Al Falah.

BACA JUGA  Kejatisu Respon Cepat Perintah Jaksa Agung

Klarifikasi ini menjawab atas permintaan salah satu Lembaga Bantuan Hukum, yang dituangkan dalam surat dengan nomor B-130/KK.08-01.3/PP.00.7/01/2022, surat tersebut ditandatangai langsung oleh Ashari Kepala Kemenag Lampung Selatan.

Berkaitan dengan legalitas persyaratan ijazah yang diduga dilampirkan oleh atas nama Muhsani Kepala Desa Sukabanjar Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, sebagai syarat pilkades serentak 28 Oktober 2021 yang lalu.

Dalam surat yang dikeluarkan Kemenag tersebut dinyatakan bahwa lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiah Diniyah ponpes Al – Falah Candipuro, tidak terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) Lampung Selatan.

Diduga Kandidat
Rusman Efendi,SH.MH, Akademisi, Dosen dan Aktivis Sosial, Ketua DPC Granat Lampung Selatan

Ditempat terpisah wartawan redaksisatu.id meminta tanggapan dari  Rusman Efendi,SH.MH, sebagai Akademisi dan Dosen di STAI YASBA Kalianda, dia mengajar dua mata kuliah, yakni mata kuliah Pancasila dan Anasilis Kebijakan Undang-Undang.

Beliau juga aktif di organisasi massa, sekarang Rusman Efendi,SH.MH. juga menjabat Ketua DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Kabupaten Lampung Selatan.

 
BACA JUGA  Bunuh Mantan Istrinya, Nono Terancam Hukuman Mati

Rusman mengatakan, secara umum pilkades diatur dalam Undang Undang  No 6 tahun 2014 dan Permendagri nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pilkades, yang juga mengacu pada Peraturan Bupati Lampung Selatan nomor 12 tahun 2021.

“Lalu disebutkan dalam pasal 33 huruf(d) Undang Undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa, syarat menjadi calon kades minimal berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat, ujarnya.

BACA JUGA  Kebakaran Hebat di Pelabuhan Batre Cilacap Jateng

“Ijazah bisa dikeluarkan oleh lembaga pendidikan Formal maupun non Formal,  dimana untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan kemudian bisa menerbitkan ijasah yang diakui, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, jelasnya.

“Terkait dengan adanya oknum calon kades yang diduga menggunakan sertifikat bisa dikatakan tidak sah karena sertifikat tidak bisa disetarakan dengan ijazah.

BACA JUGA  Oknum Kades Menggugat Kemenag Diduga Karena Tidak Legalisir Ijazahnya

Seharusnya pansel di tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten melakukan pemeriksaan secara teliti, cermat dan faktual jika ditemukan adanya dugaan kesengajaan maka perbuatan tersebut bisa ada sanksi hukumnya.

Kemudian jika calon kades memenangkan pemilihan maka batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan, kata Rusman EfendiSH.MH.(RS/Sai)

Artikel sebelumyaProyek Pamsimas Resmi Mangkrak 2 Tahun
Artikel berikutnyaProduk UMKM Berorientasi Ekspor Sambut Pertemuan Perdana G-20 di Jakarta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.