REDAKSI SATU – Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Fransiskus Diaan terus memperjuangkan kepentingan masyarakatnya dengan melakukan upaya mendorong legalitas pertambangan rakyat. Agar masyarakat tidak melanggar aturan dan hukum saat melakukan aktivitas Pertambangan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Fransiskus Diaan pada saat Rapat koordinasi lintas sektoral (Rakor Linsek) penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI), di Rumah Dinas Bupati Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, pada Rabu 20 Agustus 2025.
“Pemda telah memfasilitasi pengajuan Izin Tambang Rakyat (IPR) dan mengusulkan banyak Wilayah Tambang Rakyat (WPR) di Kapuas Hulu,” kata Fransiskus Diaan.
Ia menjelaskan, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki WPR telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 93.K/MB.01/MEM.B2022 Tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kalimantan Barat tanggal 21 April 2022.
“Total luasan WPR yang ditetapkan pada Keputusan Menteri tersebut adalah seluas 6.890 hektar yang tersebar pada 10 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu,” jelas Bupati dalam Rakor tersebut.
Lanjut Bupati Kapuas Hulu mengatakan, dari seluruh WPR yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, untuk saat ini yang aktif kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat adalah di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Boyan Tanjung (Desa Nanga Boyan, Desa Delintas Karya, Desa Landau Mentail dan Desa Teluk Geruguk), Kecamatan Bunut Hulu (Desa Nanga Suruk, Desa Beringin) dan Kecamatan Bunut Hilir (Desa Entibab dan Desa Nanga Tuan) dengan total luasan 4.685,6 hektar.
Disini lain, Fransiskus juga memaparkan praktek tambang emas ilegal di Kapuas Hulu tersebar di 16 kecamatan yang saat ini terus diupayakan agar memiliki legalitas sehingga masyarakat memiliki payung hukum dalam mengelola tambang emas tersebut.
“Pemda hanya bisa memfasilitasi pengusulan WPR sedangkan penerbitan IPR kewenangan Pemprov dan pusat,” katanya.
Fransiskus berharap dengan adanya Rapat lintas sektoral itu dapat mengatasi persoalan PETI di Kapuas Hulu.
“Terkait penertiban PETI itu ranah penegak hukum,” pungkasnya.
