REDAKSI SATU – Massa Aliansi BEM SI dan Aliansi BEM PTMAI serta lapisan masyarakat yang melawan, turun kejalan dengan menggelar Aksi Unjuk Rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, pada Rabu 19 Februari 2025, sore.
Korlap Aksi Mohammad Sherkhan mengatakan pergerakan yang dilakukan oleh massa Aliansi BEM SI dan Aliansi BEM PTMAI serta lapisan masyarakat merupakan perlawanan kembali terhadap kebijakan kejam dari pemerintah terhadap rakyatnya, dengan beberapa isu yang di bawa dari lingkup nasional dan juga regional.
Massa Aliansi BEM SI dan aliansi BEM PTMAI serta lapisan masyarakat menilai, bahwa saat ini Indonesia semakin gelap dengan kebijakan pemerintah yang sembrono tidak melihat aspek kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
“Hari ini, kami Aliansi BEM SI dan aliansi BEM PTMAI serta lapisan masyarakat yang melawan, turun kejalan melawan kembali kebijakan kejam dari pemerintah terhadap rakyatnya, dengan beberapa isu yang di bawa dari lingkup nasional dan juga regional,” ungkapnya.
Impres Nomor 1 tahun 2025 yang di keluarkan oleh Presiden Prabowo telah membuka pintu kehancuran angan-angan Indonesia Emas 2045, dengan diksi yang diberikan EFESIENSI ANGGARAN tetapi realitas di pangkas secara brutal terkait pendidikan.
“Pemerintah kali ini telah terang-terangan tidak hanya dengan perkataan, tetapi dengan tindakan mengaminkan bahwasanya pendidikan hanya sebagai pendukung tidak menjadi prioritas. Dengan program unggulan nya makan bergizi gratis tetapi pada dasarnya hanya di potong dari anggaran dan akhirnya memangkas Anggaran pendidikan dengan narasi EFESIENSI ANGGARAN,” tandas massa Aksi.
Melipir ke isu regional, Kalimantan yang menjadi salah satu sarana laboratorium hutan terbesar di Indonesia dengan kekayaan alamnya, di bantai dengan tragis oleh Proyek strategis nasional pemerintah yang menggunduli hutan dan mencemari sungai kita, dengan 8 PSN yang di tetapkan di KALBAR memberikan ancaman besar bagi kita, bahwasanya deforestasi secara besar besaran akan memberikan dampak buruk ekologi kepada kita masyarakat kalimantan barat.
Membahas bencana ekologi tidak elok rasanya kita tidak membahas kejahatan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) yang membahayakan pekerja dan juga memberi dampak buruk ke lingkungan, Kabupaten Ketapang menjadi salah satu contoh kejahatan PETI yang kami soroti dengan deforestasi yang sangat besar bahkan bisa kalian lihat dalam peta dampak akan aktivitas PETI tersebut.
“Berbicara tentang daerah kita dengan kajian yang komprehensif, kami menyadari bahwa masih ada daerah yang tertinggal di kalimantan Barat ini yang kami sepakati bahwasanya daerah tersebut di kategorikan desa tidak layak tinggal dengan kondisi jalan yang rusak tidak adanya listrik dan juga air,” sindir massa Aksi.
Lanjut massa Aksi menekankan, bahwa isu keadilan yang disuarakan dengan bergerak turun kejalan dan juga menuntut untuk mereformasi instansi yang kejam dalang intelektual dari setiap kejahatan HAM di Indonesia tidak lain lagi Polri dan TNI, sudah cukup selusin dosa pelanggaran HAM yang di berikan memberikan rasa muak yang dirasakan oleh massa Aksi dan menurunkan serendah-rendahnya kepercayaan kepada Instansi Polri dan TNI.
“Masyarakat adat yang di injak-injak dan juga di bantai secara brutal membuat kami teguh pendirian pula bahwasanya pemerintah harus segera mengesahkan RUU masyarakat adat supaya terjamin kesejahteraan dan keadilan akan masyarakat yang di tindak oleh dua instansi aquo,” ujarnya
Maka dengan paparan permasalahan yang banyak dan bahkan lebih dari apa yang kami tulis ini, Korlap Aksi Mohammad Sherkhan menegaskan bahwa kami berdiri tegak di depan gedung DPRD Provinsi Kalbar MENUNTUT !!
1. Mendesak prabowo subianto untuk segera mencabut Impres no 1 tahun 2025
2. Menuntut pemerintah menghapus program makn bergizi gratis, dan perbesar anggaran pendidikan dan tolak danantara.
3. Menuntut prabowo subianto mereformasi TNI Polri
4. Menuntut Prabowo Subianto untuk mengefisienkan Kabinet Obesitas
5. Menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset
6. Menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat
7. Menolak 8 PSN yang ada di kalbar (kawasan industri ketapang, PT WHW Aluminar Revenery, kawasan industri landak, pelabuhan internasional kijing, smelter PT BAI, kawasan industri alumina teba, kawasan industri kawasan penebang, PT Sejahtera Mandiri)
8. Menuntut Pemprov Kalbar untuk segera menyelesaikan dan juga membenahi desa tertinggal di Kalimantan Barat.
9. Menolak programnya Swasembada Pangan di Kalbar
10. Menuntut pemprov kalbar, menindak tegas deforestasi dan perampasan lahan adat yang dilakukan oleh PT Mayawana persada
11. Menuntut pemprov Kalbar bertanggung jawab dan bertindak tegas terhadap bencana sosial (phk 2000 pekerja, darurat pengusiran 4000 warga, dan putus sekolah 800 anak) yang di lakukan oleh PT Duta Palma milik Koruptor Surya Darmaji alias Apeng.
12. Menuntut pemprov Kalbar untuk segera menertibkan aktivitas peti di Kabupaten Ketapang.