Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah meminta agar Panja Pembiayaan Pendidikan, (22/5/2024).
Komisi X DPR RI menekankan Pemerintah untuk memprioritaskan pembiayaan, pendidikan di wilayah daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Hal ini karena menurutnya perlu perhatian lebih bagi daerah 3T terutama, untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikannya. Ucap anggota Komisi X DPR RI.
“Saya juga mohon nanti pada prioritas pembiayaan pendidikan ini, nanti kita akan tekankan juga untuk prioritas pembiayaan pendidikan ini di daerah 3T dengan di daerah lain ini harus berbeda,” ujarnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X, dengan Lembaga Pendidikan Keagamaan Swasta di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/05/2024).
Anita sapaan akrabnya, berpendapat bila kebutuhan di daerah 3T baik, di Tingkat sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi terutama di Pulau Jawa dengan di daerah 3T berbeda.
Sehingga komponen-komponen untuk pembiayaan pendidikan, di daerah 3T harus menjadi perhatian khusus.
Hal itu karena selama ini masih dipukul rata, contohnya seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dirinya juga mengungkapkan kerap mendapat sejumlah aspirasi dari sejumlah guru-guru negeri di daerah terpencil yang masih berteriak soal keadilan.
Dirinya juga mengungkapkan kerap mendapat sejumlah aspirasi, dari sejumlah guru-guru negeri di daerah terpencil yang masih berteriak soal keadilan.
Lantaran terkadang tunjangan-tunjangan di daerah terpencil jarang dan telat dibayarkan. “Jadi memang masih banyak persoalan dalam pembiayaan pendidikan, bicara soal kesejahteraan guru.
Bicara soal infrastruktur sekolah-sekolah, jalan menuju ke sekolah yang daerah-daerah sangat terpencil. Nah itu juga harus menjadi perhatian kita,” ungkap Legislator dapil NTT II itu.
Lanjutnya, Ia juga merasa sedih ketika dikirimkan video oleh para guru-guru di daerah terpencil mengenai kondisi jalanan yang harus mereka lewati.
Untuk menuju ke sekolah terutama saat kondisi banjir, yang mengharuskan mereka untuk berputar melewati satu hingga dua gunung.
Sementara guru-guru tersebut juga tidak diberikan fasilitas, seperti kendaraan bermotor ataupun perahu untuk menyebrang.
“Nah ini juga membutuhkan perhatian bagaimana pemerintah bisa mengalokasikan anggaran termasuk biaya-biaya pendidikan.
Ini bukan hanya uang sekolah tapi gedung-gedung sekolah, juga masih banyak yang rusak.
Kesejahteraan guru juga masih banyak yang rusak, infrastruktur juga masih banyak yang rusak,” tutur Politisi Fraksi Partai Demokrat itu. (Red-SPMI).
