Redaksisatu.id – Di negeri yang terlalu sering gaduh oleh kata-kata, publik kembali disuguhi polemik baru. Istilah “londo ireng” yang terlontar dalam pidato Presiden memantik reaksi luas. Tidak berhenti di situ, pernyataan yang menyentil LSM dengan kalimat “LSM digaji siapa?” semakin memperpanas suasana. Pers pun ikut terseret dalam pusaran tafsir, kecurigaan, dan kegelisahan.
Ini bukan sekadar soal istilah. Ini soal rasa.
Rasa dihargai, rasa dihormati, dan rasa dipercaya sebagai bagian dari bangsa. Ketika insan pers dan pegiat LSM merasa tersinggung, atas ucapan Londo Ireng itu bukan semata reaksi berlebihan, melainkan sinyal bahwa komunikasi publik sedang tidak sehat.
Namun, di tengah riuhnya tafsir dan reaksi, ada satu hal yang terasa hilang: arah.
Bangsa ini seperti diajak berdebat soal istilah, sementara persoalan utama justru tertinggal di belakang. Rakyat yang setiap hari bergulat dengan kebutuhan hidup, yang menyaksikan berita demi berita tentang korupsi, yang mendengar janji demi janji tanpa kepastian, kini kembali disibukkan oleh polemik yang tidak menyentuh akar masalah.
Pers dan LSM bukan musuh negara. Mereka adalah bagian dari sistem demokrasi yang sehat. Pers bekerja menyampaikan fakta, mengkritik kebijakan, dan menjaga transparansi. LSM hadir sebagai kontrol sosial, mengisi ruang yang sering kali tidak terjangkau oleh negara. Jika ada kekeliruan di dalamnya, yang diperlukan adalah pembenahan, bukan generalisasi.
Menyamaratakan LSM seolah-olah semua memiliki agenda tersembunyi adalah cara berpikir yang berbahaya. Begitu pula mencurigai pers sebagai pihak yang tidak netral tanpa dasar yang jelas. Ini bukan hanya melukai profesi, tetapi juga melemahkan pilar demokrasi itu sendiri.
Namun publik juga tidak naif.
Rakyat tahu bahwa tidak semua LSM bersih. Tidak semua media independen. Tapi rakyat juga tahu bahwa tidak semua pejabat jujur. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, justru kasus-kasus korupsi di level tinggi menjadi konsumsi rutin. Dari pejabat daerah hingga pusat, dari proyek kecil hingga anggaran besar—semuanya seperti tak pernah benar-benar berhenti.
Di sinilah letak kegelisahan itu.
Ketika energi bangsa dihabiskan untuk merespons ucapan yang multitafsir, publik bertanya: mengapa bukan persoalan korupsi yang menjadi fokus utama? Mengapa bukan integritas pejabat yang terus disorot secara serius dan konsisten? Mengapa isu-isu mendasar seperti penegakan hukum dan keadilan terasa kalah nyaring dibanding polemik retorika?
Lebih jauh lagi, kepercayaan publik kini berada di titik yang rapuh. Narasi tentang janji yang belum terwujud, tentang harapan perubahan yang terasa menjauh, hingga isu-isu sensitif seperti integritas pribadi pejabat, menjadi percakapan sehari-hari di masyarakat. Ini bukan sekadar opini liar, tetapi cerminan dari rasa lelah yang nyata.
Rakyat lelah.
Lelah dengan konflik yang berulang.
Lelah dengan janji yang menguap.
Lelah dengan kenyataan bahwa yang disorot sering kali bukan yang paling penting.
Karena itu, semua pihak perlu kembali ke relnya.
Pemerintah harus lebih bijak dalam berkomunikasi. Setiap kata memiliki dampak, terlebih di tengah kondisi sosial yang sensitif. Klarifikasi bukan kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab.
Tanpa rasa malu, semua menjadi mungkin. Korupsi dianggap biasa. Pelanggaran dianggap wajar. Dan kebohongan menjadi bagian dari strategi. Inilah titik di mana sebuah bangsa perlahan kehilangan arah, bukan karena tidak tahu jalan, tetapi karena tidak lagi peduli pada nilai.
Maka dari sudut pandang rakyat akar rumput, suara yang ingin disampaikan sebenarnya sederhana, namun tegas: kembalikan rasa malu itu. Kembalikan kehormatan pada jabatan. Kembalikan makna pada janji. Dan yang paling penting, kembalikan keadilan sebagai milik semua, bukan hanya milik mereka yang berkuasa
Pers harus tetap kritis, namun tidak terjebak dalam sensasi. LSM harus menjaga integritas dan transparansi agar tidak mudah diserang dengan stigma.
Dan masyarakat—sebagai pemilik sejati negeri ini—harus tetap waras dalam menyikapi setiap isu. Tidak semua hal perlu dibesar-besarkan, tetapi tidak semua juga boleh diabaikan.
Fokus kita seharusnya jelas: memperbaiki bangsa.
Bukan sibuk memperdebatkan istilah, tetapi memastikan hukum ditegakkan.
Bukan saling mencurigai, tetapi membangun kepercayaan.
Bukan mencari siapa yang salah dalam ucapan, tetapi siapa yang benar dalam tindakan.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling keras berbicara. Sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar bekerja.
Dan rakyat, seperti biasa, hanya menginginkan satu hal sederhana:
Negara yang jujur, adil, dan tidak melelahkan.
