REDAKSI SATU – Menurut Pengaduan warga, aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) marak di Aliran Sungai Kapuas, wilayah Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.
Maraknya aktivitas PETI tersebut, disampaikan langsung oleh Warga dengan mengirimkan dokumentasi berupa foto dan video yang disertai keterangan tertulisnya melalui pesan WhatsApp diterima media online Redaksi Satu, Kepala Koordinator Perwakilan Kalimantan Barat pada Sabtu 2 Agustus 2025.
“Orang kerja PETI ramai, di Sungai Kapuas, Desa Entabuk, Kecamatan Belitang Hilir,” ungkap warga itu.
Salah satu warga, diantaranya inisal Ty yang mengaku melihat secara langsung aktifitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di daerah tersebut sangat memprihatinkan, karena bebas bekerja secara terang-terangan.
“Kami sebagai masyarakat kecil berharap, Pemerintah melalui institusi penegak aturan dan hukum tertarik menjalankan tugas dan fungsinya. Kasihan masyarakat banyak dirugikan dari dampak tambang Ilegal itu, misalnya saja air jadi keruh, tercemar oleh merkuri dan parahnya lagi Sungai Kapuas jadi dangkal yang menghambat angkutan sungai,” ujarnya.
Warga menilai, rasanya mustahil kalau Instansi pemerintah dan institusi aparat penegak hukum tidak mengetahui aktivitas Tambang itu. Pasalnya perangkat Pemerintah dan Institusi Penegak Hukum itu sampai ke tingkat desa.
“Kalau di Desa ada Kepala Desa dan Perangkatnya, institusi penegak aturan dan hukum yaitu Polisi juga ada hingga tingkat Desa yaitu Bhabinkamtibmas. Jadi rasa-rasa nya mustahil kalau mereka tidak tahu,” sindir warga.
Atas persoalan tersebut, warga berharap Instasi pemerintah dan institusi penegak aturan dan hukum bertindak tegas terhadap para cukong, bukan kepada para pekerjanya.
“Kalau pekerja, kita akui rata-rata memang kebanyakan hanya buat cari makan, tetapi kalau cukong tujuannya jelas untuk mencari keuntungan. Tapi anehnya, diduga kuat kebanyakan selama ini Institusi terkait cari sensasi saja saat menertibkan PETI. Pergi ke lokasi, hanya bakar satu dua alat, dan diduga pekerja pun sudah disuruh lari atau berhenti sementara waktu. Kemudian diviralkan dan buat rilis penertiban,” tandasnya.
Selama ini, lanjut Warga itu mengatakan, kalau pun ada penindakan, kebanyakan yang ditangkap hanya para pekerja, sementara para cukong dan pemilik alat atau pemodal tidak pernah ditindak sebagaimana aturan dan hukum yang berlaku.
“Ini ada apa, jangan tutupi pelanggaran hukum kegiatan ilegal yang merugikan negara dan masyarakat secara luas dengan alasan untuk keamanan Kamtibmas. Bila itu terjadi, maka sebenarnya sistem keamanan dan penegakan aturan dan hukum itu sendiri diduga rusak,” ujarnya.
